PDRB Kota Subulussalam

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Subulussalam – Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satunya sinyal penting buat ketahui situasi ekonomi pada suatu wilayah pada sebuah fase tertentu, baik atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga stabil.

PDRB pada intinya sebagai jumlah nilai jadi yang dibuat oleh semuanya unit upaya pada sebuah wilayah tertentu, atau adalah jumlah nilai barang serta jasa akhir yang dibuat oleh seluruhnya unit ekonomi dalam suatu wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku memvisualisasikan nilai makin barang dan layanan yang dihitung memanfaatkan harga di tahun jalan, sedang PDRB atas dasar harga konsisten perlihatkan nilai makin barang dan jasa itu yang dihitung memakai harga yang berjalan di 1 tahun spesifik jadi tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku dipakai untuk mengerti potensi sumber daya ekonomi, perubahan, dan susunan ekonomi satu wilayah. Dalam pada itu, PDRB konsisten dipakai untuk mengenal perubahan ekonomi secara nyata dari tahun ke tahun atau perubahan ekonomi yang tak dikontrol oleh elemen harga. Bagaimana dengan PDRB Kota Subulussalam dari tahun ke tahun??

PDRB dapat dipakai buat ketahui transisi harga dengan hitung deflator PDRB (transisi index implisit). Index harga implisit adalah rasio di antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konsisten.

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kota Subulussalam

Hitungan Produk Domestik Regional Bruto Kota Subulussalam secara konseptual memanfaatkan tiga jenis pendekatan, yakni: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran serta pendekatan penghasilan.

1. Pendekatan Produksi:

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai jadi atas barang serta layanan yang dibuat oleh pelbagai unit produksi di lokasi satu wilayah dalam periode waktu tersendiri (rata-rata setahun). Unit-unit produksi dalam penyampaian ini dikategorikan di dalam 1 7 lapangan upaya (bidang), ialah: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan serta Penggalian, (3)
Industri Pemrosesan, (4) Penyediaan Listrik dan Gas; (5) Penyediaan Air, Pengurusan Sampah, Kotoran serta Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar serta Ketengan, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi serta Pergudangan; (9) Pemasokan Fasilitas serta Makan Minum; (10) Data dan Komunikasi; (11) Layanan Keuangan serta Asuransi; (12) Real Estat; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintah, Pertahanan serta Agunan Sosial Wajib; (15) Layanan Pengajaran; (16) Jasa Kesehatan dan Kesibukan Sosial; serta (17) Layanan Yang lain.

2. Pendekatan Pengeluaran:

Produk Domestik Regional Bruto yaitu besaran nilai produk barang serta jasa (output) yang dibuat di pada suatu wilayah untuk dipakai selaku konsumsi akhir oleh rumah tangga, Instansi Non-profit yang layani Rumah Tangga (LNPRT), serta pemerintahan tambah lagi dengan investasi (penciptaan modal selalu bruto serta peralihan inventori), dan export neto (adalah export dikurang import).

3. Pendekatan Penerimaan:

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah balas jasa yang terterima sama beberapa faktor produksi yang ikut juga pada proses produksi di sebuah wilayah dalam jangka periode tertentu (kebanyakan 1 tahun). Balas layanan yang dikatakan yakni penghasilan dan upah, sewa tanah, bunga modal serta keuntungan; semua saat sebelum dipotong pajak pendapatan dan pajak langsung yang lain. Dalam uraian ini, PDRB mencangkup pula penyusutan dan pajak tak langsung neto (pajak tidak langsung dikurangkan bantuan).

Sumber Data serta Metodologi

Data yang dipakai untuk hitung PDRB Pengeluaran dihimpun dari departemen/intansi berkaitan yang sah keluarkan data (seperti export-impor, pengeluaran dan investasi pemerintahan, dan investasi swasta) dan lewat evaluasi-survei teristimewa BPS (seperti evaluasi privat pengeluaran rumah tangga).

Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Subulussalam

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran atas barang dan layanan oleh rumah tangga residen untuk maksud konsumsi akhir. Rumah tangga diuraikan selaku pribadi atau beberapa kelompok personal yang tinggal dengan pada suatu bangunan rumah, kumpulkan sejumlah atau seluruhnya penghasilan dan kekayaannya, dan mengkonsumsi barang dan layanan secara kelompok, terpentingnya makanan dan perumahan.

Konsumsi akhir yang diartikan merupakan konsumsi barang dan jasa buat penuhi kepentingan rumah tangga. Konsumsi akhir rumah tangga mencangkup :
Nilai barang dan layanan yang dari pembelian;
Prediksi nilai barang dan jasa yang datang dari transaksi bisnis barter;
Prediksi nilai barang serta jasa dari pemberi kerja selaku sisi dari ganti rugi tenaga kerja;
Prediksi nilai barang dan layanan yang dibuat untuk dimakan sendiri.

2. Pengeluaran Konsumsi instansi Non-Profit yang Layani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

LNPRT adalah instansi yang siapkan barang serta jasa dengan gratis atau di tingkat harga yang tak berarti secara ekonomi untuk anggota atau rumah tangga, dan tidak dikendalikan oleh pemerintahan. LNPRT terbedakan atas 6 tipe instansi, ialah:
Organisasi kemasyarakatan
Organisasi sosial
Organisasi jabatan dan serikat pekerja
Organisasi kebudayaan, olahraga, serta wisata
Partai Politik
instansi keagamaan

Besarnya PK-LNPRT sama dengan output atau ongkos produksi yang dikeluarkan dalam rencana bekerja servis di penduduk, anggota organisasi, atau golongan masyarakat khusus. Ongkos produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi di antara ditambahkan cost primer (ganti rugi karyawan, penyusutan, dan pajak atas produksi yang lain). Cost produksi merupakan cost yang dikeluarkan instansi atas pemakaian barang serta layanan (di antara) dan elemen produksi, ditambah lagi nilai barang serta jasa yang datang dari produksi sendiri atau pemberian faksi lain (transfer). Kalau gunakan input yang didapat secara percuma, nilainya diprediksi sesuai sama harga pasar yang berjalan.

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan (PK-P)

pemerintah umum terdiri dalam unit lembaga yang penuhi tanggung-jawab politik serta andil penataan ekonomi, dan penyiapan layanan (bahkan bisa juga barang) buat konsumsi personal ataupun kelompok khususnya yang berbasiskan nonpasar, dan melaksanakan redistribusi penghasilan serta kekayaan. Bagian pemerintah umum terbagi atas semuanya unit pemerintahan pusat, pemda (propinsi, kabupaten/kota, serta desa), dan semua instansi Non Keuntungan yang dikendalikan oleh unit pemerintahan. PK-P adalah pengeluaran atas barang dan layanan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan buat konsumsi akhir. Menjadi produsen nonpasar, PK-P dipepet dengan ongkos-ongkos yang dikeluarkanpemerintahan, tergolong nilai barang dan jasa yang dibeli dari produsen pasar buat dialirkan ke personal rumah tangga pada harga yang tidak berarti secara ekonomi (social transfer in kind purchased pasar production) dan output Bank Indonesia, dikurangkan dengan pendapatan dari pemasaran barang dan layanan.

4. Pembuatan Modal Selalu Bruto (PMTB) Kota Subulussalam

PMTB dideskripsikan jadi tambahan dan pengurangan asset terus pada satu unit produksi. Tambahan barang modal termasuk pemasokan, pembikinan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru dan sisa di luar negeri), terhitung pembaruan besar, transfer atau barter barang modal, sewa membeli (financial leasing), dan perkembangan asset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sementara itu pengurangan barang modal mencangkup pemasaran, transfer atau barter barang modal kepada pihak lain, dan sewa membeli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang berasal dari musibah alam tak dicatat selaku pengurangan.

5. Transisi Inventori

Inventori diuraikan selaku asset berbentuk barang serta layanan yang diletakkan untuk selanjutnya dipasarkan, dipakai dalam kesibukan produksi atau pemanfaatan yang lain pada waktu kedepan. Inventori bisa digolongkan jadi 5 type, ialah:
1. Bahan baku dan penolong;
2. Barang dalam penuntasan;
3. Barang jadi;
4. Barang/layanan untuk dipasarkan kembali;
5. Inventori militer.

Transisi inventori membuktikan transaksi bisnis yang berlangsung dalam inventori. Pengubahan inventori menerangkan mengenai transisi status barang inventori yang dapat berarti bertambahnya (pertanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Perombakan inventori diukur dengan nilai barang yang masuk ke inventori dikurangkan nilai barang yang keluar inventori serta rugi dari penyimpanan barang sepanjang satu masa.

6. Net Export (Export dikurangkan Impor)

Export-impor diuraikan selaku negosiasi ubah pemilikan (ekonomi) atas barang serta jasa di antara residen satu ekonomi dengan nonresident. Satu unit lembaga diuraikan menjadi residen dari satu area ekonomi, bila unit instansi itu miliki pusat keperluan ekonomi yang inti dalam area ekonomi serta unit lembaga ini berperan dalam kesibukan atau negosiasi ekonomi untuk era waktu lama, kebanyakan dikukuhkan sekurang-kurangnya setahun.

Export import memanfaatkan dasar pendataan dengan pangkal akrual di mana buat barang dicatat saat terjadi pindah pemilikan yang pendekatannya memanfaatkan waktu pendataan di naskah kepabeanan, sementara itu buat layanan dicatat waktu jasa itu disiapkan atau dikasihkan.

Berikut ini adalah tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Subulussalam

PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah), 2016-2020

KABUPATEN/KOTA Regency/Municipality2016201720182019*2020**
-1-3-4-5-6-6
01. Kab. Simeulue1.7731.8972.0432.2122.275
02. Kab. Aceh Singkil1.9812.1262.2552.3952.425
03. Kab. Aceh Selatan4.5544.8555.1975.4795.531
04. Kab. Aceh Tenggara3.8834.2454.5594.9075.063
05. Kab. Aceh Timur8.519.1059.68610.28110.616
06. Kab. Aceh Tengah6.3076.7227.1787.4727.389
07. Kab. Aceh Barat6.1846.9477.6927.9748.116
08. Kab. Aceh Besar10.96911.63812.44613.24113.336
09. Kab. Pidie8.499.1879.89510.54910.76
10. Kab. Bireun10.72611.41112.09312.89913.09
11. Kab. Aceh Utara16.69617.50218.81519.68519.695
12. Kab. Aceh Barat Daya3.1753.3943.6353.8543.92
13. Kab. Gayo Lues2.2342.4262.552.6092.695
14. Kab. Aceh Tamiang6.0636.5186.9917.3857.513
15. Kab. Nagan Raya6.1596.5716.9267.4177.674
16. Kab. Aceh Jaya2.1162.2752.4292.5752.626
17. Kab. Bener Meriah3.8023.9984.2024.4234.522
18. Kab. Pidie Jaya2.773.0133.2413.453.476
19. Kota Banda Aceh15.80116.68917.6218.56918.288
20. Kota Sabang1.1581.2721.3981.5321.533
21. Kota Langsa4.2174.5384.8735.2365.279
22. Kota Lhokseumawe7.7298.078.4578.8988.918
23. Kota Subulussalam1.41.5351.6231.7271.804
Jml Kab./Kota Total of Reg./Mun.136.698145.937155.804164.771166.543
Provinsi/Province136.844145.807155.911164.168166.377

 

Moga saja artikel mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Subulussalam ini bisa membantu Anda.