PDRB Kota Sabang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sabang – Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satunya tanda penting untuk mengenali situasi ekonomi pada sebuah wilayah dalam sebuah kurun tertentu, baik atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga stabil.

PDRB pada intinya adalah jumlah nilai lebih yang dibuat oleh semuanya unit upaya dalam sebuah wilayah spesifik, atau adalah jumlah nilai barang serta jasa akhir yang dibuat oleh semua unit ekonomi dalam satu wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku mendeskripsikan nilai makin barang serta jasa yang dihitung memakai harga di tahun jalan, dan PDRB atas dasar harga konsisten memperlihatkan nilai lebih barang dan jasa itu yang dihitung memakai harga yang berjalan di setahun spesifik selaku tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku dipakai untuk mengenali kapabilitas sumber daya ekonomi, pergesekan, serta susunan ekonomi satu wilayah. Saat itu, PDRB konsisten dipakai buat mengerti perkembangan ekonomi secara riel dari tahun ke tahun atau perubahan ekonomi yang tidak dikontrol oleh elemen harga. Bagaimana dengan PDRB Kota Sabang dari tahun ke tahun??

PDRB juga bisa dipakai untuk ketahui peralihan harga dengan hitung deflator PDRB (perombakan index implisit). Index harga implisit sebagai rasio di antara PDRB menurut harga berlaku serta PDRB menurut harga konsisten.

Kalkulasi Produk Domestik Regional Bruto Kota Sabang

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kota Sabang secara konseptual memanfaatkan tiga ragam pendekatan, yakni: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran serta pendekatan pemasukan.

1. Pendekatan Produksi:

Produk Domestik Regional Bruto ialah jumlah nilai lebih atas barang serta jasa yang dibuat oleh beragam unit produksi di area satu wilayah dalam jangka periode khusus (rata-rata setahun). Unit-unit produksi dalam penyuguhan ini dikategorikan di dalam 1 7 lapangan usaha (bidang), adalah: (1) Pertanian, Kehutanan, serta Perikanan; (2) Pertambangan serta Penggalian, (3)
Industri Pemrosesan, (4) Pemasokan Listrik serta Gas; (5) Penyediaan Air, Pengaturan Sampah, Kotoran dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Ketengan, Reparasi Mobil serta Sepeda Motor; (8) Transportasi serta Pergudangan; (9) Penyiapan Kemudahan dan Makan Minum; (10) Data dan Komunikasi; (11) Layanan Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estat; (13) Layanan Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Agunan Sosial Wajib; (15) Jasa Pengajaran; (16) Jasa Kesehatan serta Pekerjaan Sosial; dan (17) Jasa Yang lain.

2. Pendekatan Pengeluaran:

Produk Domestik Regional Bruto merupakan besaran nilai produk barang serta layanan (output) yang dibuat di pada suatu wilayah untuk dipakai sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, Instansi Non-profit yang layani Rumah Tangga (LNPRT), dan pemerintahan ditambah lagi investasi (pembuatan modal masih tetap bruto dan peralihan inventori), dan export neto (adalah export dikurang import).

3. Pendekatan Penerimaan:

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah balas jasa yang terterima oleh beberapa faktor produksi yang ikut saat proses produksi pada sebuah wilayah dalam periode waktu khusus (rata-rata setahun). Balas jasa yang dikatakan yaitu penghasilan serta penghasilan, sewa tanah, bunga modal serta keuntungan; semua saat sebelum dipotong pajak pemasukan serta pajak langsung yang lain. Dalam pengertian ini, PDRB termasuk pula penyusutan dan pajak tak langsung neto (pajak tidak langsung dikurangkan bantuan).

Sumber Data serta Metodologi

Data yang dipakai untuk hitung PDRB Pengeluaran dihimpun dari departemen/intansi berkaitan yang sah keluarkan data (seperti export-impor, pengeluaran dan investasi pemerintahan, dan investasi swasta) serta lewat penelitian-survei pribadi BPS (seperti evaluasi pribadi pengeluaran rumah tangga).

Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sabang

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran atas barang dan layanan oleh rumah tangga residen untuk arah konsumsi akhir. Rumah tangga dideskripsikan selaku personal atau sekumpulan personal yang tinggal dengan pada suatu bangunan rumah, menghimpun beberapa atau semuanya penghasilan dan kekayaannya, dan mengkonsumsi barang dan jasa secara berkelompok, terutamanya makanan serta perumahan.

Konsumsi akhir yang diartikan yakni konsumsi barang dan jasa buat penuhi kepentingan rumah tangga. Konsumsi akhir rumah tangga meliputi :
Nilai barang dan jasa yang dari pembelian;
Kemungkinan nilai barang dan jasa berasal dari negosiasi barter;
Kemungkinan nilai barang serta jasa berasal dari pemberi kerja jadi sisi dari ganti rugi tenaga kerja;
Prediksi nilai barang dan jasa yang dibuat untuk dimakan sendiri.

2. Pengeluaran Konsumsi instansi Non-Profit yang Layani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

LNPRT adalah instansi yang siapkan barang serta layanan dengan cuma-cuma atau di tingkat harga yang bukan berarti secara ekonomi buat anggota atau rumah tangga, dan tak diatur oleh pemerintahan. LNPRT terbedakan atas 6 tipe instansi, ialah:
Organisasi kemasyarakatan
Organisasi sosial
Organisasi pekerjaan serta serikat pekerja
Organisasi kebudayaan, olahraga, serta wisata
Partai Politik
instansi keagamaan

Besarnya PK-LNPRT sama dengan output atau ongkos produksi yang dikeluarkan dalam rencana bekerja servis pada penduduk, anggota organisasi, atau kalangan masyarakat tersendiri. Ongkos produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi di antara ditambahkan ongkos primer (ganti rugi karyawan, penyusutan, dan pajak atas produksi yang lain). Cost produksi yaitu cost yang dikeluarkan instansi atas pemanfaatan barang serta jasa (di antara) serta unsur produksi, ditambah lagi nilai barang dan jasa asal dari produksi sendiri atau pemberian faksi lain (transfer). Kalau memakai input yang dicapai secara gratis, nilainya diduga sesuai sama harga pasar yang berjalan.

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan (PK-P)

pemerintah umum terdiri dalam unit lembaga yang penuhi tanggung-jawab politik serta peranan setting ekonomi, dan pemasokan jasa (bahkan bisa saja barang) untuk konsumsi pribadi atau berkelompok khususnya yang berbasiskan nonpasar, dan lakukan redistribusi penerimaan dan kekayaan. Bidang pemerintah umum terdiri dari semua unit pemerintahan pusat, pemda (propinsi, kabupaten/kota, dan desa), dan semuanya instansi Non Keuntungan yang diatur oleh unit pemerintahan. PK-P adalah pengeluaran atas barang serta layanan yang telah dilakukan oleh pemerintahan untuk konsumsi akhir. Jadi produsen nonpasar, PK-P dipepet dengan ongkos-ongkos yang dikeluarkanpemerintahan, tergolong nilai barang dan jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diteruskan ke personal rumah tangga di harga yang tak berarti secara ekonomi (social transfer in kind purchased pasar production) dan output Bank Indonesia, dikurangkan dengan akseptasi dari pemasaran barang dan jasa.

4. Pembangunan Modal Masih Bruto (PMTB) Kota Sabang

PMTB dideskripsikan jadi tambahan serta pengurangan asset masih tetap dalam suatu unit produksi. Tambahan barang modal meliputi pemasokan, pembikinan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru dan sisa di luar negeri), terhitung pembaruan besar, transfer atau barter barang modal, sewa membeli (financial leasing), dan perkembangan asset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedang pengurangan barang modal meliputi pemasaran, transfer atau barter barang modal kepada pihak lain, dan sewa membeli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang berasal dari petaka alam tidak dicatat selaku pengurangan.

5. Transisi Inventori

Inventori dideskripsikan menjadi asset berwujud barang serta layanan yang ditaruh untuk setelah itu dipasarkan, dipakai dalam aktivitas produksi atau pemanfaatan yang lain di saat nantinya. Inventori bisa dikategorikan jadi 5 type, adalah:
1. Bahan baku dan penolong;
2. Barang dalam penuntasan;
3. Barang jadi;
4. Barang/jasa untuk dipasarkan kembali;
5. Inventori militer.

Pengubahan inventori tunjukkan negosiasi yang terjadi dalam inventori. Transisi inventori menerangkan terkait pengubahan status barang inventori yang dapat memiliki makna bertambahnya (pertanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Perombakan inventori diukur dengan nilai barang yang masuk ke inventori dikurangkan nilai barang yang keluar inventori serta rugi dari penyimpanan barang waktu satu fase.

6. Net Export (Export dikurangkan Impor)

Export-impor diartikan menjadi transaksi bisnis ubah pemilikan (ekonomi) atas barang serta layanan di antara residen satu ekonomi dengan nonresident. Satu unit instansi diartikan sebagai residen dari satu lokasi ekonomi, bila unit instansi itu miliki pusat kebutuhan ekonomi yang inti di area ekonomi serta unit lembaga ini tersangkut dalam pekerjaan atau bisnis ekonomi buat fase waktu lama, kebanyakan ditentukan sekurang-kurangnya setahun.

Export import memakai konsep pendataan dengan pangkal akrual di mana buat barang dicatat waktu berlangsung ubah pemilikan yang pendekatannya memanfaatkan waktu pendataan di naskah kepabeanan, dan untuk jasa dicatat saat jasa itu disajikan atau dikasihkan.

Berikut ini adalah tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sabang

PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah), 2016-2020

KABUPATEN/KOTA Regency/Municipality2016201720182019*2020**
-1-3-4-5-6-6
01. Kab. Simeulue1.7731.8972.0432.2122.275
02. Kab. Aceh Singkil1.9812.1262.2552.3952.425
03. Kab. Aceh Selatan4.5544.8555.1975.4795.531
04. Kab. Aceh Tenggara3.8834.2454.5594.9075.063
05. Kab. Aceh Timur8.519.1059.68610.28110.616
06. Kab. Aceh Tengah6.3076.7227.1787.4727.389
07. Kab. Aceh Barat6.1846.9477.6927.9748.116
08. Kab. Aceh Besar10.96911.63812.44613.24113.336
09. Kab. Pidie8.499.1879.89510.54910.76
10. Kab. Bireun10.72611.41112.09312.89913.09
11. Kab. Aceh Utara16.69617.50218.81519.68519.695
12. Kab. Aceh Barat Daya3.1753.3943.6353.8543.92
13. Kab. Gayo Lues2.2342.4262.552.6092.695
14. Kab. Aceh Tamiang6.0636.5186.9917.3857.513
15. Kab. Nagan Raya6.1596.5716.9267.4177.674
16. Kab. Aceh Jaya2.1162.2752.4292.5752.626
17. Kab. Bener Meriah3.8023.9984.2024.4234.522
18. Kab. Pidie Jaya2.773.0133.2413.453.476
19. Kota Banda Aceh15.80116.68917.6218.56918.288
20. Kota Sabang1.1581.2721.3981.5321.533
21. Kota Langsa4.2174.5384.8735.2365.279
22. Kota Lhokseumawe7.7298.078.4578.8988.918
23. Kota Subulussalam1.41.5351.6231.7271.804
Jml Kab./Kota Total of Reg./Mun.136.698145.937155.804164.771166.543
Provinsi/Province136.844145.807155.911164.168166.377

 

Moga saja artikel mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sabang ini dapat membantu Anda.