PDRB Kota Banda Aceh

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banda Aceh – Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai satu diantara sinyal penting buat ketahui keadaan ekonomi dalam suatu wilayah pada sebuah era tertentu, baik atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga konsisten.

PDRB secara prinsip sebagai jumlah nilai lebih yang dibuat oleh seluruhnya unit usaha pada suatu wilayah tertentu, atau sebagai jumlah nilai barang serta jasa akhir yang dibuat oleh seluruhnya unit ekonomi pada satu wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku mendeskripsikan nilai jadi barang dan layanan yang dihitung memanfaatkan harga di tahun jalan, dan PDRB atas dasar harga konsisten perlihatkan nilai lebih barang serta jasa itu yang dihitung gunakan harga yang berlangsung pada 1 tahun tertentu menjadi tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku dipakai buat mengerti kebolehan sumber daya ekonomi, perubahan, dan susunan ekonomi satu wilayah. Sedangkan, PDRB stabil dipakai buat mengenali perubahan ekonomi secara riel dari tahun ke tahun atau perkembangan ekonomi yang tak dikontrol oleh elemen harga. Bagaimana dengan PDRB Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun??

PDRB dapat juga dipakai buat ketahui pengubahan harga dengan hitung deflator PDRB (transisi index implisit). Index harga implisit sebagai rasio di antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konsisten.

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kota Banda Aceh

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kota Banda Aceh secara konseptual memakai tiga ragam pendekatan, yakni: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran serta pendekatan penghasilan.

1. Pendekatan Produksi:

Produk Domestik Regional Bruto yakni jumlah nilai makin atas barang dan layanan yang dibuat oleh bermacam unit produksi di daerah satu wilayah dalam periode waktu spesifik (rata-rata 1 tahun). Unit-unit produksi dalam penyuguhan ini dikategorikan di dalam 1 7 lapangan usaha (bagian), adalah: (1) Pertanian, Kehutanan, serta Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian, (3)
Industri Pemrosesan, (4) Pemasokan Listrik dan Gas; (5) Pemasokan Air, Pengaturan Sampah, Kotoran dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar serta Ketengan, Reparasi Mobil serta Sepeda Motor; (8) Transportasi serta Pergudangan; (9) Pengadaan Fasilitas dan Makan Minum; (10) Data dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan serta Asuransi; (12) Real Estat; (13) Layanan Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintah, Pertahanan serta Agunan Sosial Wajib; (15) Jasa Pengajaran; (16) Layanan Kesehatan dan Kesibukan Sosial; serta (17) Layanan Yang lain.

2. Pendekatan Pengeluaran:

Produk Domestik Regional Bruto yakni besaran nilai produk barang serta layanan (output) yang dibuat di dalam sebuah wilayah buat dipakai sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, Instansi Non-profit yang layani Rumah Tangga (LNPRT), dan pemerintahan tambah lagi dengan investasi (pembangunan modal terus bruto dan peralihan inventori), dan export neto (adalah export dikurang import).

3. Pendekatan Penerimaan:

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah balas jasa yang terterima oleh beberapa faktor produksi yang ikut juga saat proses produksi dalam sebuah wilayah dalam jangka periode tersendiri (umumnya setahun). Balas layanan yang diartikan merupakan gaji dan upah, sewa tanah, bunga modal serta keuntungan; semua sebelumnya dipotong pajak pendapatan serta pajak langsung yang lain. Dalam arti ini, PDRB meliputi pula penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tidak langsung dikurangkan bantuan).

Sumber Data dan Metodologi

Data yang dipakai untuk hitung PDRB Pengeluaran digabungkan dari departemen/intansi berkaitan yang sah keluarkan data (seperti export-impor, pengeluaran dan investasi pemerintahan, dan investasi swasta) dan lewat penelitian-survei teristimewa BPS (seperti penelitian pribadi pengeluaran rumah tangga).

Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banda Aceh

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga ialah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen untuk arah konsumsi akhir. Rumah tangga diartikan menjadi pribadi atau sekumpulan pribadi yang tinggal sama pada suatu bangunan hunian, menyatukan sejumlah atau semua penerimaan dan kekayaannya, dan mengkonsumsi barang dan jasa secara berkelompok, terutamanya makanan serta perumahan.

Konsumsi akhir yang dikatakan ialah konsumsi barang dan layanan untuk penuhi kepentingan rumah tangga. Konsumsi akhir rumah tangga termasuk :
Nilai barang dan jasa dari pembelian;
Prediksi nilai barang dan layanan yang datang dari negosiasi barter;
Estimasi nilai barang serta layanan yang dari pemberi kerja jadi sisi dari ganti rugi tenaga kerja;
Prediksi nilai barang serta layanan yang dibuat buat dimakan sendiri.

2. Pengeluaran Konsumsi instansi Non-Profit yang Layani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

LNPRT adalah instansi yang menyiapkan barang dan layanan dengan cara gratis atau di tingkat harga yang tidak bermakna secara ekonomi buat anggota atau rumah tangga, dan tak diatur oleh pemerintahan. LNPRT diperbedakan atas 6 model instansi, yakni:
Organisasi kemasyarakatan
Organisasi sosial
Organisasi pekerjaan dan serikat karyawan
Organisasi kebudayaan, olahraga, serta wisata
Partai Politik
instansi keagamaan

Besarnya PK-LNPRT sama dengan output atau ongkos produksi yang dikeluarkan dalam rencana melakukan kegiatan servis pada orang, anggota organisasi, atau kalangan masyarakat tertentu. Ongkos produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi di antara ditambah lagi cost primer (ganti rugi karyawan, penyusutan, dan pajak atas produksi yang lain). Ongkos produksi yakni ongkos yang dikeluarkan instansi atas pemanfaatan barang dan layanan (di antara) dan hal produksi, ditambah lagi nilai barang dan layanan berasal dari produksi sendiri atau pemberian faksi lain (transfer). Bila memanfaatkan input yang didapat secara percuma, nilainya diperhitungkan sama sesuai harga pasar yang berlangsung.

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan (PK-P)

pemerintah umum terbagi dalam unit lembaga yang penuhi tanggung-jawab politik serta andil penataan ekonomi, dan penyiapan jasa (bahkan kemungkin barang) buat konsumsi pribadi atau kelompok khususnya yang berbasiskan nonpasar, dan mengerjakan redistribusi pemasukan dan kekayaan. Divisi pemerintah umum terbagi atas seluruhnya unit pemerintahan pusat, pemda (propinsi, kabupaten/kota, serta desa), dan seluruhnya instansi Non Keuntungan yang diatur oleh unit pemerintahan. PK-P sebagai pengeluaran atas barang dan jasa yang sedang dilakukan oleh pemerintahan buat konsumsi akhir. Selaku produsen nonpasar, PK-P dipepet dengan beberapa biaya yang dikeluarkanpemerintahan, tergolong nilai barang serta layanan yang dibeli dari produsen pasar untuk dialirkan ke personal rumah tangga pada harga yang tidak berarti secara ekonomi (social transfer in kind purchased pasar production) serta output Bank Indonesia, dikurangkan dengan akseptasi dari pemasaran barang serta jasa.

4. Pembangunan Modal Terus Bruto (PMTB) Kota Banda Aceh

PMTB diuraikan sebagai tambahan serta pengurangan asset masih pada satu unit produksi. Tambahan barang modal meliputi pemasokan, pengerjaan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal anyar dan sisa di luar negeri), terhitung pembaruan besar, transfer atau barter barang modal, sewa membeli (financial leasing), dan perkembangan asset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedang pengurangan barang modal mencangkup pemasaran, transfer atau barter barang modal kepada pihak lain, dan sewa membeli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang berasal dari tragedi alam tak dicatat sebagai pengurangan.

5. Transisi Inventori

Inventori diuraikan sebagai asset berbentuk barang dan layanan yang ditaruh untuk lalu dipasarkan, dipakai dalam aktivitas produksi atau pemanfaatan yang lain pada waktu akan datang. Inventori bisa dikategorikan jadi 5 macam, ialah:
1. Bahan baku serta penolong;
2. Barang dalam penuntasan;
3. Barang jadi;
4. Barang/layanan buat dipasarkan kembali;
5. Inventori militer.

Peralihan inventori tunjukkan negosiasi yang terjadi dalam inventori. Transisi inventori memaparkan mengenai transisi status barang inventori yang dapat mempunyai makna bertambahnya (pertanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Pengubahan inventori diukur dengan nilai barang yang masuk ke inventori dikurangkan nilai barang yang keluar inventori dan rugi dari penyimpanan barang waktu satu fase.

6. Net Export (Export dikurangkan Impor)

Export-impor diartikan menjadi transaksi bisnis pindah pemilikan (ekonomi) atas barang dan layanan di antara residen satu ekonomi dengan nonresident. Satu unit instansi dideskripsikan jadi residen dari satu lokasi ekonomi, apabila unit lembaga itu miliki pusat keperluan ekonomi yang khusus dalam daerah ekonomi dan unit lembaga ini tersangkut dalam kesibukan atau transaksi bisnis ekonomi buat kurun waktu lama, normalnya ditentukan minimum setahun.

Export import memakai konsep pendataan dengan pangkalan akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi ubah pemilikan yang pendekatannya memanfaatkan waktu pendataan pada naskah kepabeanan, dan buat jasa dicatat waktu jasa itu disajikan atau dikasihkan.

Berikut ini adalah tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banda Aceh

PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah), 2016-2020

KABUPATEN/KOTA Regency/Municipality2016201720182019*2020**
-1-3-4-5-6-6
01. Kab. Simeulue1.7731.8972.0432.2122.275
02. Kab. Aceh Singkil1.9812.1262.2552.3952.425
03. Kab. Aceh Selatan4.5544.8555.1975.4795.531
04. Kab. Aceh Tenggara3.8834.2454.5594.9075.063
05. Kab. Aceh Timur8.519.1059.68610.28110.616
06. Kab. Aceh Tengah6.3076.7227.1787.4727.389
07. Kab. Aceh Barat6.1846.9477.6927.9748.116
08. Kab. Aceh Besar10.96911.63812.44613.24113.336
09. Kab. Pidie8.499.1879.89510.54910.76
10. Kab. Bireun10.72611.41112.09312.89913.09
11. Kab. Aceh Utara16.69617.50218.81519.68519.695
12. Kab. Aceh Barat Daya3.1753.3943.6353.8543.92
13. Kab. Gayo Lues2.2342.4262.552.6092.695
14. Kab. Aceh Tamiang6.0636.5186.9917.3857.513
15. Kab. Nagan Raya6.1596.5716.9267.4177.674
16. Kab. Aceh Jaya2.1162.2752.4292.5752.626
17. Kab. Bener Meriah3.8023.9984.2024.4234.522
18. Kab. Pidie Jaya2.773.0133.2413.453.476
19. Kota Banda Aceh15.80116.68917.6218.56918.288
20. Kota Sabang1.1581.2721.3981.5321.533
21. Kota Langsa4.2174.5384.8735.2365.279
22. Kota Lhokseumawe7.7298.078.4578.8988.918
23. Kota Subulussalam1.41.5351.6231.7271.804
Jml Kab./Kota Total of Reg./Mun.136.698145.937155.804164.771166.543
Provinsi/Province136.844145.807155.911164.168166.377

 

Mudah-mudahan artikel mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banda Aceh ini bisa membantu Anda.