PDRB Kab. Simeulue

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Simeulue – Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah satu diantara tanda penting untuk mengerti situasi ekonomi dalam suatu wilayah dalam sebuah kurun tertentu, baik atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga konsisten.

PDRB secara prinsip sebagai jumlah nilai lebih yang dibuat oleh semua unit upaya pada suatu wilayah khusus, atau sebagai jumlah nilai barang serta jasa akhir yang dibuat oleh semuanya unit ekonomi dalam suatu wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai makin barang serta layanan yang dihitung memanfaatkan harga di tahun jalan, sementara itu PDRB atas dasar harga stabil perlihatkan nilai lebih barang dan jasa itu yang dihitung gunakan harga yang berjalan di 1 tahun spesifik menjadi tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku dipakai buat mengenal kekuatan sumber daya ekonomi, perubahan, serta susunan ekonomi satu wilayah. Saat itu, PDRB stabil dipakai untuk mengerti perkembangan ekonomi secara nyata dari tahun ke tahun atau perubahan ekonomi yang tidak dikuasai oleh variabel harga. Bagaimana dengan PDRB Kab. Simeulue dari tahun ke tahun??

PDRB juga bisa dipakai untuk mengenal pengubahan harga dengan mengalkulasi deflator PDRB (perombakan index implisit). Index harga implisit sebagai rasio di antara PDRB menurut harga berlaku serta PDRB menurut harga konsisten.

Kalkulasi Produk Domestik Regional Bruto Kab. Simeulue

Kalkulasi Produk Domestik Regional Bruto Kab. Simeulue secara konseptual gunakan tiga ragam pendekatan, adalah: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pemasukan.

1. Pendekatan Produksi:

Produk Domestik Regional Bruto yaitu jumlah nilai jadi atas barang serta layanan yang dibuat oleh beragam unit produksi di daerah satu wilayah dalam periode waktu khusus (umumnya setahun). Unit-unit produksi dalam penyampaian ini digolongkan di dalam 1 7 lapangan usaha (bidang), yakni: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan serta Penggalian, (3)
Industri Pemrosesan, (4) Penyediaan Listrik serta Gas; (5) Pemasokan Air, Pengaturan Sampah, Kotoran dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar serta Ketengan, Reparasi Mobil serta Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyiapan Kemudahan serta Makan Minum; (10) Info dan Komunikasi; (11) Layanan Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estat; (13) Layanan Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintah, Pertahanan serta Agunan Sosial Wajib; (15) Layanan Pengajaran; (16) Layanan Kesehatan serta Kesibukan Sosial; serta (17) Layanan Yang lain.

2. Pendekatan Pengeluaran:

Produk Domestik Regional Bruto merupakan besaran nilai produk barang dan jasa (output) yang dibuat di pada sebuah wilayah untuk dipakai selaku konsumsi akhir oleh rumah tangga, Instansi Non-profit yang layani Rumah Tangga (LNPRT), serta pemerintahan tambah lagi dengan investasi (penciptaan modal masih bruto serta perombakan inventori), dan export neto (adalah export dikurang import).

3. Pendekatan Penghasilan:

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah balas layanan yang terterima oleh beberapa faktor produksi yang ikut pada proses produksi pada suatu wilayah dalam waktu jangka tertentu (rata-rata setahun). Balas jasa yang diterangkan ialah gaji serta upah, sewa tanah, bunga modal serta keuntungan; seluruhnya sebelumnya dipotong pajak pemasukan serta pajak langsung yang lain. Dalam pengertian ini, PDRB meliputi pula penyusutan serta pajak tidak langsung neto (pajak gak langsung dikurangkan bantuan).

Sumber Data serta Metodologi

Data yang dipakai untuk mengalkulasi PDRB Pengeluaran dihimpun dari departemen/intansi berkaitan yang sah keluarkan data (seperti export-impor, pengeluaran serta investasi pemerintahan, dan investasi swasta) serta lewat survey-survei spesial BPS (seperti survey teristimewa pengeluaran rumah tangga).

Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Simeulue

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga ialah pengeluaran atas barang serta layanan oleh rumah tangga residen untuk arah konsumsi akhir. Rumah tangga diuraikan sebagai pribadi atau satu kelompok pribadi yang tinggal dengan pada sebuah bangunan hunian, menghimpun sejumlah atau semua penghasilan serta kekayaannya, dan mengkonsumsi barang dan layanan secara berkelompok, pentingnya makanan dan perumahan.

Konsumsi akhir yang diterangkan merupakan konsumsi barang dan jasa buat penuhi kepentingan rumah tangga. Konsumsi akhir rumah tangga mencangkup :
Nilai barang dan jasa yang datang dari pembelian;
Estimasi nilai barang serta jasa yang datang dari negosiasi barter;
Kemungkinan nilai barang serta layanan asal dari pemberi kerja sebagai sisi dari tebusan tenaga kerja;
Prediksi nilai barang dan jasa yang dibuat untuk dimakan sendiri.

2. Pengeluaran Konsumsi instansi Non-Profit yang Layani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

LNPRT adalah instansi yang sediakan barang serta layanan dengan gratis atau di tingkat harga yang bukan berarti secara ekonomi buat anggota atau rumah tangga, dan tidak dikendalikan oleh pemerintahan. LNPRT terbedakan atas 6 tipe instansi, adalah:
Organisasi kemasyarakatan
Organisasi sosial
Organisasi karier dan serikat pekerja
Organisasi kebudayaan, olahraga, dan wisata
Partai Politik
instansi keagamaan

Besarnya PK-LNPRT sama dengan output atau ongkos produksi yang dikeluarkan dalam rencana lakukan kegiatan layanan pada warga, anggota organisasi, atau kalangan masyarakat khusus. Cost produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi di antara ditambah lagi ongkos primer (tebusan karyawan, penyusutan, serta pajak atas produksi yang lain). Cost produksi merupakan ongkos yang dikeluarkan instansi atas pemakaian barang dan jasa (di antara) serta elemen produksi, ditambahkan nilai barang serta jasa yang datang dari produksi sendiri atau pemberian faksi lain (transfer). Kalau memakai input yang dicapai secara gratis, nilainya diduga sesuai sama harga pasar yang berlangsung.

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan (PK-P)

pemerintah umum terbagi dalam unit lembaga yang penuhi tanggung-jawab politik dan andil penyusunan ekonomi, dan pemasokan jasa (bahkan bisa juga barang) untuk konsumsi personal atau kelompok khususnya yang berbasiskan nonpasar, dan mengerjakan redistribusi penerimaan serta kekayaan. Bagian pemerintah umum terdiri dari semuanya unit pemerintahan pusat, pemda (propinsi, kabupaten/kota, dan desa), dan seluruhnya instansi Non Keuntungan yang dikendalikan oleh unit pemerintahan. PK-P adalah pengeluaran atas barang dan layanan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan buat konsumsi akhir. Jadi produsen nonpasar, PK-P dipepet dengan beberapa ongkos yang dikeluarkanpemerintahan, tergolong nilai barang serta layanan yang dibeli dari produsen pasar buat dialirkan ke pribadi rumah tangga di harga yang tak berarti secara ekonomi (social transfer in kind purchased pasar production) dan output Bank Indonesia, dikurangkan dengan akseptasi dari pemasaran barang dan layanan.

4. Penciptaan Modal Selalu Bruto (PMTB) Kab. Simeulue

PMTB diuraikan selaku tambahan dan pengurangan asset selalu di suatu unit produksi. Tambahan barang modal termasuk penyediaan, pembikinan, pembelian (barang modal anyar dari dalam negeri dan barang modal anyar serta sisa di luar negeri), tergolong pembaruan besar, transfer atau barter barang modal, sewa membeli (financial leasing), dan perkembangan asset sumber daya hayati yang dibudidaya. Dan pengurangan barang modal meliputi pemasaran, transfer atau barter barang modal kepada pihak lain, dan sewa membeli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan dari tragedi alam tidak dicatat jadi pengurangan.

5. Transisi Inventori

Inventori dideskripsikan sebagai asset berbentuk barang dan jasa yang ditaruh untuk setelah itu dipasarkan, dipakai dalam pekerjaan produksi atau pemakaian yang lain pada waktu nantinya. Inventori bisa digolongkan jadi 5 macam, ialah:
1. Bahan baku dan penolong;
2. Barang dalam penuntasan;
3. Barang jadi;
4. Barang/jasa untuk dipasarkan kembali;
5. Inventori militer.

Peralihan inventori perlihatkan transaksi bisnis yang berlangsung dalam inventori. Transisi inventori menerangkan mengenai perombakan status barang inventori yang dapat mempunyai makna bertambahnya (tandanya positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Peralihan inventori diukur dengan nilai barang yang masuk ke inventori dikurangkan nilai barang yang keluar inventori serta rugi dari penyimpanan barang waktu satu masa.

6. Net Export (Export dikurangkan Impor)

Export-impor diuraikan selaku transaksi bisnis ubah pemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa di antara residen satu ekonomi dengan nonresident. Satu unit lembaga dideskripsikan menjadi residen dari satu daerah ekonomi, apabila unit lembaga itu mempunyai pusat kebutuhan ekonomi yang penting dalam lokasi ekonomi serta unit instansi ini tersangkut dalam rutinitas atau transaksi bisnis ekonomi buat masa waktu lama, normalnya diputuskan sedikitnya 1 tahun.

Export import memakai dasar pendataan dengan pangkal akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi ubah pemilikan yang pendekatannya memakai waktu pendataan pada naskah kepabeanan, sedang untuk jasa dicatat waktu jasa itu disiapkan atau diberi.

Berikut ini adalah tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Simeulue

PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah), 2016-2020

KABUPATEN/KOTA Regency/Municipality2016201720182019*2020**
-1-3-4-5-6-6
01. Kab. Simeulue1.7731.8972.0432.2122.275
02. Kab. Aceh Singkil1.9812.1262.2552.3952.425
03. Kab. Aceh Selatan4.5544.8555.1975.4795.531
04. Kab. Aceh Tenggara3.8834.2454.5594.9075.063
05. Kab. Aceh Timur8.519.1059.68610.28110.616
06. Kab. Aceh Tengah6.3076.7227.1787.4727.389
07. Kab. Aceh Barat6.1846.9477.6927.9748.116
08. Kab. Aceh Besar10.96911.63812.44613.24113.336
09. Kab. Pidie8.499.1879.89510.54910.76
10. Kab. Bireun10.72611.41112.09312.89913.09
11. Kab. Aceh Utara16.69617.50218.81519.68519.695
12. Kab. Aceh Barat Daya3.1753.3943.6353.8543.92
13. Kab. Gayo Lues2.2342.4262.552.6092.695
14. Kab. Aceh Tamiang6.0636.5186.9917.3857.513
15. Kab. Nagan Raya6.1596.5716.9267.4177.674
16. Kab. Aceh Jaya2.1162.2752.4292.5752.626
17. Kab. Bener Meriah3.8023.9984.2024.4234.522
18. Kab. Pidie Jaya2.773.0133.2413.453.476
19. Kota Banda Aceh15.80116.68917.6218.56918.288
20. Kota Sabang1.1581.2721.3981.5321.533
21. Kota Langsa4.2174.5384.8735.2365.279
22. Kota Lhokseumawe7.7298.078.4578.8988.918
23. Kota Subulussalam1.41.5351.6231.7271.804
Jml Kab./Kota Total of Reg./Mun.136.698145.937155.804164.771166.543
Provinsi/Province136.844145.807155.911164.168166.377

 

Semoga artikel mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Simeulue ini bisa membantu Anda.