PDRB Kab. Pidie

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Pidie – Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah satu diantaranya tanda penting untuk mengerti keadaan ekonomi dalam suatu wilayah dalam sebuah fase tersendiri, baik atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga stabil.

PDRB pada prinsipnya adalah jumlah nilai lebih yang dibuat oleh semua unit upaya pada suatu wilayah tersendiri, atau adalah jumlah nilai barang serta jasa akhir yang dibuat oleh semua unit ekonomi pada satu wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku memvisualisasikan nilai makin barang dan jasa yang dihitung gunakan harga di tahun jalan, sedang PDRB atas dasar harga konsisten tunjukkan nilai lebih barang serta jasa itu yang dihitung memakai harga yang berlangsung di setahun spesifik selaku tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku dipakai buat ketahui kekuatan sumber daya ekonomi, perubahan, serta susunan ekonomi satu wilayah. Sedangkan, PDRB stabil dipakai buat mengerti kemajuan ekonomi secara nyata dari tahun ke tahun atau perubahan ekonomi yang tidak dikuasai oleh variabel harga. Bagaimana dengan PDRB Kab. Pidie dari tahun ke tahun??

PDRB bisa juga dipakai buat mengenal pengubahan harga dengan mengalkulasi deflator PDRB (perombakan index implisit). Index harga implisit adalah rasio di antara PDRB menurut harga berlaku serta PDRB menurut harga stabil.

Hitungan Produk Domestik Regional Bruto Kab. Pidie

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kab. Pidie secara konseptual memanfaatkan tiga ragam pendekatan, ialah: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran serta pendekatan penerimaan.

1. Pendekatan Produksi:

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai jadi atas barang dan jasa yang dibuat oleh bermacam unit produksi di lokasi satu wilayah dalam periode waktu tertentu (umumnya 1 tahun). Unit-unit produksi dalam penyuguhan ini digolongkan pada 1 7 lapangan upaya (divisi), ialah: (1) Pertanian, Kehutanan, serta Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian, (3)
Industri Pemrosesan, (4) Penyediaan Listrik dan Gas; (5) Penyediaan Air, Pengaturan Sampah, Sampah serta Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar serta Ketengan, Reparasi Mobil serta Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Pengadaan Kemudahan serta Makan Minum; (10) Info dan Komunikasi; (11) Layanan Keuangan serta Asuransi; (12) Real Estat; (13) Layanan Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintah, Pertahanan serta Agunan Sosial Wajib; (15) Jasa Pengajaran; (16) Layanan Kesehatan serta Pekerjaan Sosial; serta (17) Jasa Yang lain.

2. Pendekatan Pengeluaran:

Produk Domestik Regional Bruto ialah besaran nilai produk barang dan layanan (output) yang dibuat di pada suatu wilayah untuk dipakai jadi konsumsi akhir oleh rumah tangga, Instansi Non-profit yang layani Rumah Tangga (LNPRT), serta pemerintahan ditambah lagi dengan investasi (penciptaan modal masih tetap bruto serta peralihan inventori), dan export neto (sebagai export dikurang import).

3. Pendekatan Pemasukan:

Produk Domestik Regional Bruto sebagai jumlah balas jasa yang terterima oleh beberapa faktor produksi yang ikut saat proses produksi pada sebuah wilayah dalam waktu jangka tertentu (kebanyakan setahun). Balas layanan yang dikatakan ialah gaji dan upah, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; seluruhnya saat sebelum dipotong pajak pendapatan serta pajak langsung yang lain. Dalam arti ini, PDRB mencangkup pula penyusutan serta pajak tak langsung neto (pajak gak langsung dikurangkan bantuan).

Sumber Data serta Metodologi

Data yang dipakai untuk hitung PDRB Pengeluaran digabungkan dari departemen/intansi berkaitan yang sah keluarkan data (seperti export-impor, pengeluaran dan investasi pemerintahan, dan investasi swasta) serta lewat survey-survei teristimewa BPS (seperti survey khusus pengeluaran rumah tangga).

Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Pidie

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga yakni pengeluaran atas barang serta jasa oleh rumah tangga residen untuk arah konsumsi akhir. Rumah tangga dideskripsikan jadi pribadi atau satu kelompok personal yang tinggal dengan dalam sebuah bangunan hunian, menghimpun beberapa atau semuanya penerimaan dan kekayaannya, dan mengkonsumsi barang dan jasa secara kelompok, terutamanya makanan serta perumahan.

Konsumsi akhir yang dikatakan yaitu konsumsi barang dan jasa buat penuhi keperluan rumah tangga. Konsumsi akhir rumah tangga meliputi :
Nilai barang dan jasa berasal dari pembelian;
Estimasi nilai barang serta jasa asal dari negosiasi barter;
Estimasi nilai barang dan jasa berasal dari pemberi kerja menjadi sisi dari ganti rugi tenaga kerja;
Kemungkinan nilai barang serta layanan yang dibuat untuk disantap sendiri.

2. Pengeluaran Konsumsi instansi Non-Profit yang Layani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

LNPRT sebagai instansi yang siapkan barang dan layanan dengan cara gratis atau di tingkat harga yang tidak bermakna secara ekonomi untuk anggota atau rumah tangga, dan tidak dikendalikan oleh pemerintahan. LNPRT diperbedakan atas 6 type instansi, yakni:
Organisasi kemasyarakatan
Organisasi sosial
Organisasi jabatan serta serikat karyawan
Organisasi kebudayaan, olahraga, serta wisata
Partai Politik
instansi keagamaan

Besarnya PK-LNPRT sama dengan output atau cost produksi yang dikeluarkan dalam rencana lakukan rutinitas layanan pada warga, anggota organisasi, atau lapisan masyarakat spesifik. Ongkos produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi di antara ditambah lagi ongkos primer (ganti rugi karyawan, penyusutan, serta pajak atas produksi yang lain). Ongkos produksi yakni cost yang dikeluarkan instansi atas pemanfaatan barang dan layanan (di antara) serta elemen produksi, ditambah lagi nilai barang dan layanan yang datang dari produksi sendiri atau pemberian faksi lain (transfer). Apabila memakai input yang dicapai secara percuma, nilainya diprediksi sesuai sama harga pasar yang berjalan.

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan (PK-P)

pemerintah umum terbagi dalam unit instansi yang penuhi tanggung-jawab politik dan andil penataan ekonomi, dan penyiapan jasa (bahkan bisa saja barang) untuk konsumsi pribadi atau kelompok terlebih yang berbasiskan nonpasar, dan melaksanakan redistribusi penghasilan dan kekayaan. Bidang pemerintah umum terbagi atas seluruhnya unit pemerintahan pusat, pemda (propinsi, kabupaten/kota, serta desa), dan semua instansi Non Keuntungan yang diatur oleh unit pemerintahan. PK-P adalah pengeluaran atas barang dan jasa yang sedang dilakukan oleh pemerintahan buat konsumsi akhir. Menjadi produsen nonpasar, PK-P dipepet dengan sejumlah biaya yang dikeluarkanpemerintahan, tergolong nilai barang dan layanan yang dibeli dari produsen pasar buat dialirkan ke personal rumah tangga di harga yang tak berarti secara ekonomi (social transfer in kind purchased pasar production) dan output Bank Indonesia, dikurangkan dengan pendapatan dari pemasaran barang serta layanan.

4. Pembangunan Modal Terus Bruto (PMTB) Kab. Pidie

PMTB diartikan sebagai tambahan dan pengurangan asset selalu pada satu unit produksi. Tambahan barang modal meliputi pemasokan, pembikinan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal anyar dan sisa di luar negeri), tergolong perubahan besar, transfer atau barter barang modal, sewa membeli (financial leasing), dan perkembangan asset sumber daya hayati yang dibudidaya. Dan pengurangan barang modal termasuk pemasaran, transfer atau barter barang modal kepada pihak lain, dan sewa membeli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan musibah alam tak dicatat menjadi pengurangan.

5. Perombakan Inventori

Inventori diuraikan selaku asset berwujud barang serta layanan yang diletakkan untuk lantas dipasarkan, dipakai dalam aktivitas produksi atau pemanfaatan yang lain pada waktu akan datang. Inventori bisa digolongkan jadi 5 macam, adalah:
1. Bahan baku dan penolong;
2. Barang dalam penuntasan;
3. Barang jadi;
4. Barang/layanan buat dipasarkan kembali;
5. Inventori militer.

Peralihan inventori tunjukkan bisnis yang berlangsung dalam inventori. Pengubahan inventori memperjelas perihal pengubahan status barang inventori yang dapat berarti bertambahnya (pertanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Perombakan inventori diukur dengan nilai barang yang masuk ke inventori dikurangkan nilai barang yang keluar inventori serta rugi dari penyimpanan barang sepanjang satu era.

6. Net Export (Export dikurangkan Impor)

Export-impor dideskripsikan menjadi bisnis ubah pemilikan (ekonomi) atas barang serta layanan di antara residen satu ekonomi dengan nonresident. Satu unit instansi dideskripsikan jadi residen dari satu area ekonomi, apabila unit instansi itu miliki pusat kebutuhan ekonomi yang inti di lokasi ekonomi serta unit lembaga ini turut serta dalam pekerjaan atau transaksi bisnis ekonomi untuk fase waktu lama, kebanyakan ditentukan sekurang-kurangnya setahun.

Export import memakai dasar pendataan dengan pangkalan akrual di mana buat barang dicatat saat terjadi pindah pemilikan yang pendekatannya memakai waktu pendataan di naskah kepabeanan, dan buat jasa dicatat waktu layanan itu disiapkan atau dikasihkan.

Berikut ini adalah tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Pidie

PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah), 2016-2020

KABUPATEN/KOTA Regency/Municipality2016201720182019*2020**
-1-3-4-5-6-6
01. Kab. Simeulue1.7731.8972.0432.2122.275
02. Kab. Aceh Singkil1.9812.1262.2552.3952.425
03. Kab. Aceh Selatan4.5544.8555.1975.4795.531
04. Kab. Aceh Tenggara3.8834.2454.5594.9075.063
05. Kab. Aceh Timur8.519.1059.68610.28110.616
06. Kab. Aceh Tengah6.3076.7227.1787.4727.389
07. Kab. Aceh Barat6.1846.9477.6927.9748.116
08. Kab. Aceh Besar10.96911.63812.44613.24113.336
09. Kab. Pidie8.499.1879.89510.54910.76
10. Kab. Bireun10.72611.41112.09312.89913.09
11. Kab. Aceh Utara16.69617.50218.81519.68519.695
12. Kab. Aceh Barat Daya3.1753.3943.6353.8543.92
13. Kab. Gayo Lues2.2342.4262.552.6092.695
14. Kab. Aceh Tamiang6.0636.5186.9917.3857.513
15. Kab. Nagan Raya6.1596.5716.9267.4177.674
16. Kab. Aceh Jaya2.1162.2752.4292.5752.626
17. Kab. Bener Meriah3.8023.9984.2024.4234.522
18. Kab. Pidie Jaya2.773.0133.2413.453.476
19. Kota Banda Aceh15.80116.68917.6218.56918.288
20. Kota Sabang1.1581.2721.3981.5321.533
21. Kota Langsa4.2174.5384.8735.2365.279
22. Kota Lhokseumawe7.7298.078.4578.8988.918
23. Kota Subulussalam1.41.5351.6231.7271.804
Jml Kab./Kota Total of Reg./Mun.136.698145.937155.804164.771166.543
Provinsi/Province136.844145.807155.911164.168166.377

 

Moga saja artikel mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Pidie ini bisa membantu Anda.