PDRB Kab. Pidie Jaya

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Pidie Jaya – Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satunya tanda penting untuk mengenal keadaan ekonomi di sebuah wilayah pada suatu masa tersendiri, baik atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga stabil.

PDRB pada prinsipnya adalah jumlah nilai makin yang dibuat oleh semua unit upaya pada sebuah wilayah khusus, atau sebagai jumlah nilai barang serta jasa akhir yang dibuat oleh semua unit ekonomi di suatu wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai jadi barang serta jasa yang dihitung memakai harga di tahun jalan, sedang PDRB atas dasar harga konsisten membuktikan nilai lebih barang dan layanan itu yang dihitung memanfaatkan harga yang berlangsung pada 1 tahun khusus sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku dipakai buat mengenali kapabilitas sumber daya ekonomi, perubahan, dan susunan ekonomi satu wilayah. Sedangkan, PDRB stabil dipakai buat mengerti perkembangan ekonomi secara riel dari tahun ke tahun atau perubahan ekonomi yang tak dikontrol oleh perihal harga. Bagaimana dengan PDRB Kab. Pidie Jaya dari tahun ke tahun??

PDRB dapat dipakai buat ketahui perombakan harga dengan mengalkulasi deflator PDRB (pengubahan index implisit). Index harga implisit sebagai rasio di antara PDRB menurut harga berlaku serta PDRB menurut harga stabil.

Kalkulasi Produk Domestik Regional Bruto Kab. Pidie Jaya

Kalkulasi Produk Domestik Regional Bruto Kab. Pidie Jaya secara konseptual memakai tiga ragam pendekatan, adalah: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran serta pendekatan penghasilan.

1. Pendekatan Produksi:

Produk Domestik Regional Bruto yaitu jumlah nilai makin atas barang dan layanan yang dibuat oleh beragam unit produksi di lokasi satu wilayah dalam waktu jangka tersendiri (kebanyakan setahun). Unit-unit produksi dalam penyampaian ini digolongkan pada 1 7 lapangan upaya (bagian), yakni: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian, (3)
Industri Pemrosesan, (4) Pemasokan Listrik serta Gas; (5) Pemasokan Air, Pengurusan Sampah, Kotoran dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar serta Ketengan, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi serta Pergudangan; (9) Pengadaan Fasilitas dan Makan Minum; (10) Data dan Komunikasi; (11) Layanan Keuangan serta Asuransi; (12) Real Estat; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintah, Pertahanan serta Agunan Sosial Wajib; (15) Layanan Pengajaran; (16) Layanan Kesehatan serta Pekerjaan Sosial; serta (17) Jasa Yang lain.

2. Pendekatan Pengeluaran:

Produk Domestik Regional Bruto yakni besaran nilai produk barang dan jasa (output) yang dibuat di pada suatu wilayah buat dipakai jadi konsumsi akhir oleh rumah tangga, Instansi Non-profit yang layani Rumah Tangga (LNPRT), dan pemerintahan ditambah lagi investasi (penciptaan modal selalu bruto dan perombakan inventori), dan export neto (sebagai export dikurang import).

3. Pendekatan Pemasukan:

Produk Domestik Regional Bruto sebagai jumlah balas layanan yang terterima oleh beberapa faktor produksi yang ikut juga pada proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka periode khusus (umumnya 1 tahun). Balas jasa yang diterangkan merupakan penghasilan serta penghasilan, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; seluruhnya sebelumnya dipotong pajak pendapatan dan pajak langsung yang lain. Dalam arti ini, PDRB termasuk pula penyusutan dan pajak tak langsung neto (pajak gak langsung dikurangkan bantuan).

Sumber Data dan Metodologi

Data yang dipakai untuk hitung PDRB Pengeluaran disatukan dari departemen/intansi berkaitan yang sah keluarkan data (seperti export-impor, pengeluaran dan investasi pemerintahan, dan investasi swasta) dan lewat evaluasi-survei teristimewa BPS (seperti penelitian privat pengeluaran rumah tangga).

Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Pidie Jaya

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga yakni pengeluaran atas barang serta jasa oleh rumah tangga residen untuk arah konsumsi akhir. Rumah tangga diuraikan sebagai personal atau serangkaian personal yang tinggal dengan dalam sebuah bangunan hunian, menghimpun sejumlah atau semuanya penerimaan serta kekayaannya, dan mengkonsumsi barang dan layanan secara berkelompok, terutamanya makanan serta perumahan.

Konsumsi akhir yang diterangkan yakni konsumsi barang dan jasa buat penuhi kepentingan rumah tangga. Konsumsi akhir rumah tangga mencangkup :
Nilai barang dan layanan yang dari pembelian;
Estimasi nilai barang serta jasa yang dari bisnis barter;
Kemungkinan nilai barang dan layanan yang datang dari pemberi kerja sebagai sisi dari tebusan tenaga kerja;
Kemungkinan nilai barang dan jasa yang dibuat untuk disantap sendiri.

2. Pengeluaran Konsumsi instansi Non-Profit yang Layani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

LNPRT sebagai instansi yang sediakan barang dan layanan dengan cara gratis atau di tingkat harga yang tidak bermakna secara ekonomi buat anggota atau rumah tangga, dan tidak diatur oleh pemerintahan. LNPRT terbedakan atas 6 tipe instansi, adalah:
Organisasi kemasyarakatan
Organisasi sosial
Organisasi karier serta serikat pekerja
Organisasi kebudayaan, olahraga, serta wisata
Partai Politik
instansi keagamaan

Besarnya PK-LNPRT sama dengan output atau ongkos produksi yang dikeluarkan dalam rencana lakukan aktivitas layanan pada warga, anggota organisasi, atau lapisan masyarakat khusus. Cost produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi di antara ditambah lagi ongkos primer (tebusan karyawan, penyusutan, dan pajak atas produksi yang lain). Cost produksi yakni cost yang dikeluarkan instansi atas pemanfaatan barang serta layanan (di antara) serta perihal produksi, ditambahkan nilai barang serta layanan asal dari produksi sendiri atau pemberian faksi lain (transfer). Kalau memakai input yang didapat secara percuma, nilainya diperhitungkan sama sesuai harga pasar yang berlangsung.

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan (PK-P)

pemerintah umum terdiri dalam unit instansi yang penuhi tanggung-jawab politik dan andil penataan ekonomi, dan pengadaan jasa (bahkan bisa saja barang) untuk konsumsi pribadi ataupun berkelompok khususnya yang berbasiskan nonpasar, dan mengerjakan redistribusi pemasukan serta kekayaan. Bidang pemerintah umum terbagi dari semua unit pemerintahan pusat, pemda (propinsi, kabupaten/kota, serta desa), dan semua instansi Non Keuntungan yang diatur oleh unit pemerintahan. PK-P adalah pengeluaran atas barang dan jasa yang sedang dilakukan oleh pemerintahan buat konsumsi akhir. Jadi produsen nonpasar, PK-P dipepet dengan sejumlah biaya yang dikeluarkanpemerintahan, tergolong nilai barang serta jasa yang dibeli dari produsen pasar buat diteruskan ke pribadi rumah tangga di harga yang tak berarti secara ekonomi (social transfer in kind purchased pasar production) serta output Bank Indonesia, dikurangkan dengan pendapatan dari pemasaran barang dan layanan.

4. Pembuatan Modal Masih tetap Bruto (PMTB) Kab. Pidie Jaya

PMTB dideskripsikan sebagai tambahan dan pengurangan asset selalu dalam satu unit produksi. Tambahan barang modal meliputi pemasokan, pembikinan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal anyar serta sisa di luar negeri), termaksud perubahan besar, transfer atau barter barang modal, sewa membeli (financial leasing), dan perkembangan asset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedang pengurangan barang modal meliputi pemasaran, transfer atau barter barang modal kepada pihak lain, dan sewa membeli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan karena tragedi alam tidak dicatat menjadi pengurangan.

5. Perombakan Inventori

Inventori diartikan selaku asset berbentuk barang dan layanan yang diletakkan buat lantas dipasarkan, dipakai dalam aktivitas produksi atau pemakaian yang lain di saat akan datang. Inventori bisa dikategorikan jadi 5 model, adalah:
1. Bahan baku serta penolong;
2. Barang dalam penuntasan;
3. Barang jadi;
4. Barang/jasa buat dipasarkan kembali;
5. Inventori militer.

Pengubahan inventori memperlihatkan negosiasi yang terjadi dalam inventori. Transisi inventori memaparkan terkait peralihan status barang inventori yang dapat berarti bertambahnya (pertanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Transisi inventori diukur dengan nilai barang yang masuk ke inventori dikurangkan nilai barang yang keluar inventori dan rugi dari penyimpanan barang waktu satu era.

6. Net Export (Export dikurangkan Impor)

Export-impor dideskripsikan menjadi bisnis ubah pemilikan (ekonomi) atas barang serta jasa di antara residen satu ekonomi dengan nonresident. Satu unit lembaga dideskripsikan sebagai residen dari satu daerah ekonomi, apabila unit instansi itu punya pusat kebutuhan ekonomi yang khusus di lokasi ekonomi dan unit instansi ini tersangkut dalam kesibukan atau negosiasi ekonomi untuk kurun waktu lama, normalnya ditentukan minimum 1 tahun.

Export import memanfaatkan dasar pendataan dengan pangkalan akrual di mana buat barang dicatat waktu terjadi ubah pemilikan yang pendekatannya gunakan waktu pendataan pada document kepabeanan, dan untuk jasa dicatat saat jasa itu disiapkan atau dikasihkan.

Berikut ini adalah tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Pidie Jaya

PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah), 2016-2020

KABUPATEN/KOTA Regency/Municipality2016201720182019*2020**
-1-3-4-5-6-6
01. Kab. Simeulue1.7731.8972.0432.2122.275
02. Kab. Aceh Singkil1.9812.1262.2552.3952.425
03. Kab. Aceh Selatan4.5544.8555.1975.4795.531
04. Kab. Aceh Tenggara3.8834.2454.5594.9075.063
05. Kab. Aceh Timur8.519.1059.68610.28110.616
06. Kab. Aceh Tengah6.3076.7227.1787.4727.389
07. Kab. Aceh Barat6.1846.9477.6927.9748.116
08. Kab. Aceh Besar10.96911.63812.44613.24113.336
09. Kab. Pidie8.499.1879.89510.54910.76
10. Kab. Bireun10.72611.41112.09312.89913.09
11. Kab. Aceh Utara16.69617.50218.81519.68519.695
12. Kab. Aceh Barat Daya3.1753.3943.6353.8543.92
13. Kab. Gayo Lues2.2342.4262.552.6092.695
14. Kab. Aceh Tamiang6.0636.5186.9917.3857.513
15. Kab. Nagan Raya6.1596.5716.9267.4177.674
16. Kab. Aceh Jaya2.1162.2752.4292.5752.626
17. Kab. Bener Meriah3.8023.9984.2024.4234.522
18. Kab. Pidie Jaya2.773.0133.2413.453.476
19. Kota Banda Aceh15.80116.68917.6218.56918.288
20. Kota Sabang1.1581.2721.3981.5321.533
21. Kota Langsa4.2174.5384.8735.2365.279
22. Kota Lhokseumawe7.7298.078.4578.8988.918
23. Kota Subulussalam1.41.5351.6231.7271.804
Jml Kab./Kota Total of Reg./Mun.136.698145.937155.804164.771166.543
Provinsi/Province136.844145.807155.911164.168166.377

 

Mudah-mudahan artikel mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Pidie Jaya ini dapat membantu Anda.