PDRB Kab. Bireun

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Bireun – Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah satu diantara sinyal penting untuk mengenal keadaan ekonomi dalam sebuah wilayah dalam sebuah masa khusus, baik atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konsisten.

PDRB secara prinsip sebagai jumlah nilai lebih yang dibuat oleh semuanya unit usaha pada suatu wilayah tersendiri, atau sebagai jumlah nilai barang serta layanan akhir yang dibuat oleh semuanya unit ekonomi dalam satu wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai jadi barang serta jasa yang dihitung memakai harga di tahun jalan, sementara itu PDRB atas dasar harga stabil memberikan nilai makin barang dan layanan itu yang dihitung memakai harga yang berjalan pada 1 tahun tersendiri sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku dipakai untuk mengenali kebolehan sumber daya ekonomi, perubahan, serta susunan ekonomi satu wilayah. Saat itu, PDRB konsisten dipakai buat mengenali perkembangan ekonomi secara riel dari tahun ke tahun atau perubahan ekonomi yang tidak dikuasai oleh hal harga. Bagaimana dengan PDRB Kab. Bireun dari tahun ke tahun??

PDRB dapat pula dipakai untuk mengerti peralihan harga dengan mengalkulasi deflator PDRB (perombakan index implisit). Index harga implisit adalah rasio di antara PDRB menurut harga berlaku serta PDRB menurut harga stabil.

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kab. Bireun

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kab. Bireun secara konseptual memakai tiga jenis pendekatan, adalah: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pemasukan.

1. Pendekatan Produksi:

Produk Domestik Regional Bruto yakni jumlah nilai makin atas barang serta layanan yang dibuat oleh pelbagai unit produksi di lokasi satu wilayah dalam waktu jangka khusus (kebanyakan 1 tahun). Unit-unit produksi dalam penyuguhan ini dikategorikan pada 1 7 lapangan usaha (bagian), ialah: (1) Pertanian, Kehutanan, serta Perikanan; (2) Pertambangan serta Penggalian, (3)
Industri Pemrosesan, (4) Penyediaan Listrik serta Gas; (5) Pemasokan Air, Pengurusan Sampah, Kotoran dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Ketengan, Reparasi Mobil serta Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Pengadaan Kemudahan dan Makan Minum; (10) Info serta Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estat; (13) Layanan Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Agunan Sosial Wajib; (15) Jasa Pengajaran; (16) Layanan Kesehatan serta Kesibukan Sosial; dan (17) Layanan Yang lain.

2. Pendekatan Pengeluaran:

Produk Domestik Regional Bruto merupakan besaran nilai produk barang dan jasa (output) yang dibuat di pada sebuah wilayah buat dipakai selaku konsumsi akhir oleh rumah tangga, Instansi Non-profit yang layani Rumah Tangga (LNPRT), dan pemerintahan ditambah lagi dengan investasi (pembuatan modal masih tetap bruto dan perombakan inventori), dan export neto (sebagai export dikurang import).

3. Pendekatan Penerimaan:

Produk Domestik Regional Bruto sebagai jumlah balas jasa yang terterima oleh beberapa faktor produksi yang ikut pula pada proses produksi dalam suatu wilayah dalam waktu jangka tertentu (rata-rata setahun). Balas layanan yang diartikan yakni penghasilan dan upah, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semua sebelumnya dipotong pajak pendapatan serta pajak langsung yang lain. Dalam uraian ini, PDRB mencangkup pula penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak gak langsung dikurangkan bantuan).

Sumber Data serta Metodologi

Data yang dipakai untuk hitung PDRB Pengeluaran digabungkan dari departemen/intansi berkaitan yang dengan sah keluarkan data (seperti export-impor, pengeluaran dan investasi pemerintahan, dan investasi swasta) serta lewat penelitian-survei privat BPS (seperti evaluasi spesial pengeluaran rumah tangga).

Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Bireun

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga yakni pengeluaran atas barang dan layanan oleh rumah tangga residen untuk arah konsumsi akhir. Rumah tangga dideskripsikan jadi pribadi atau beberapa kelompok personal yang tinggal sama dalam sebuah bangunan rumah, menghimpun sejumlah atau seluruhnya pemasukan dan kekayaannya, dan memakai barang dan layanan secara berkelompok, terutamanya makanan serta perumahan.

Konsumsi akhir yang dikatakan yaitu konsumsi barang dan layanan untuk penuhi keperluan rumah tangga. Konsumsi akhir rumah tangga meliputi :
Nilai barang dan layanan berasal dari pembelian;
Estimasi nilai barang serta jasa berasal dari bisnis barter;
Prediksi nilai barang dan layanan dari pemberi kerja menjadi sisi dari ganti rugi tenaga kerja;
Estimasi nilai barang serta jasa yang dibuat buat disantap sendiri.

2. Pengeluaran Konsumsi instansi Non-Profit yang Layani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

LNPRT sebagai instansi yang menyiapkan barang serta layanan dengan cara gratis atau di tingkat harga yang bukan berarti secara ekonomi buat anggota atau rumah tangga, dan tak dikendalikan oleh pemerintahan. LNPRT diperbedakan atas 6 model instansi, adalah:
Organisasi kemasyarakatan
Organisasi sosial
Organisasi jabatan dan serikat karyawan
Organisasi kebudayaan, olahraga, serta wisata
Partai Politik
instansi keagamaan

Besarnya PK-LNPRT sama dengan output atau cost produksi yang dikeluarkan dalam rencana lakukan kegiatan service pada orang, anggota organisasi, atau lapisan masyarakat tersendiri. Ongkos produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi di antara ditambahkan cost primer (ganti rugi karyawan, penyusutan, dan pajak atas produksi yang lain). Cost produksi ialah cost yang dikeluarkan instansi atas pemakaian barang dan jasa (di antara) serta elemen produksi, ditambah lagi nilai barang serta jasa asal dari produksi sendiri atau pemberian faksi lain (transfer). Apabila gunakan input yang diraih secara percuma, nilainya diduga sesuai sama harga pasar yang berlangsung.

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan (PK-P)

pemerintah umum terbagi dalam unit lembaga yang penuhi tanggung-jawab politik serta peranan penyusunan ekonomi, dan pengadaan layanan (bahkan kemungkin barang) untuk konsumsi personal atau berkelompok terlebih yang berbasiskan nonpasar, dan melaksanakan redistribusi penghasilan serta kekayaan. Divisi pemerintah umum terdiri dari seluruhnya unit pemerintahan pusat, pemda (propinsi, kabupaten/kota, dan desa), dan semuanya instansi Non Keuntungan yang diatur oleh unit pemerintahan. PK-P sebagai pengeluaran atas barang serta jasa yang tengah dilakukan oleh pemerintahan buat konsumsi akhir. Jadi produsen nonpasar, PK-P dipepet dengan sejumlah biaya yang dikeluarkanpemerintahan, termaksud nilai barang serta jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk didistribusikan ke pribadi rumah tangga di harga yang tak penting secara ekonomi (social transfer in kind purchased pasar production) dan output Bank Indonesia, dikurangkan dengan akseptasi dari pemasaran barang serta layanan.

4. Penciptaan Modal Terus Bruto (PMTB) Kab. Bireun

PMTB diuraikan selaku tambahan serta pengurangan asset masih di suatu unit produksi. Tambahan barang modal mencangkup penyediaan, pengerjaan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal anyar serta sisa di luar negeri), terhitung pembaruan besar, transfer atau barter barang modal, sewa membeli (financial leasing), dan perkembangan asset sumber daya hayati yang dibudidaya. Dan pengurangan barang modal mencangkup pemasaran, transfer atau barter barang modal kepada pihak lain, dan sewa membeli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang berasal dari petaka alam tak dicatat jadi pengurangan.

5. Perombakan Inventori

Inventori diuraikan sebagai asset berbentuk barang serta jasa yang diletakkan buat lantas dipasarkan, dipakai dalam pekerjaan produksi atau pemanfaatan yang lain di saat kedepan. Inventori bisa digolongkan jadi 5 model, ialah:
1. Bahan baku dan penolong;
2. Barang dalam penuntasan;
3. Barang jadi;
4. Barang/jasa buat dipasarkan kembali;
5. Inventori militer.

Transisi inventori memperlihatkan negosiasi yang berlangsung dalam inventori. Transisi inventori menerangkan perihal peralihan status barang inventori yang dapat memiliki makna bertambahnya (tandanya positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Pengubahan inventori diukur dengan nilai barang yang masuk ke inventori dikurangkan nilai barang yang keluar inventori dan rugi dari penyimpanan barang waktu satu masa.

6. Net Export (Export dikurangkan Impor)

Export-impor dideskripsikan selaku transaksi bisnis ubah pemilikan (ekonomi) atas barang dan layanan di antara residen satu ekonomi dengan nonresident. Satu unit lembaga diuraikan selaku residen dari satu lokasi ekonomi, kalau unit instansi itu mempunyai pusat keperluan ekonomi yang pokok di area ekonomi dan unit instansi ini berperan dalam kegiatan atau transaksi bisnis ekonomi buat era waktu lama, biasanya diputuskan minimum setahun.

Export import gunakan konsep pendataan dengan pangkal akrual di mana buat barang dicatat saat terjadi ubah pemilikan yang pendekatannya memanfaatkan waktu pendataan pada document kepabeanan, sedang buat layanan dicatat saat jasa itu disajikan atau diberi.

Berikut ini adalah tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Bireun

PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah), 2016-2020

KABUPATEN/KOTA Regency/Municipality2016201720182019*2020**
-1-3-4-5-6-6
01. Kab. Simeulue1.7731.8972.0432.2122.275
02. Kab. Aceh Singkil1.9812.1262.2552.3952.425
03. Kab. Aceh Selatan4.5544.8555.1975.4795.531
04. Kab. Aceh Tenggara3.8834.2454.5594.9075.063
05. Kab. Aceh Timur8.519.1059.68610.28110.616
06. Kab. Aceh Tengah6.3076.7227.1787.4727.389
07. Kab. Aceh Barat6.1846.9477.6927.9748.116
08. Kab. Aceh Besar10.96911.63812.44613.24113.336
09. Kab. Pidie8.499.1879.89510.54910.76
10. Kab. Bireun10.72611.41112.09312.89913.09
11. Kab. Aceh Utara16.69617.50218.81519.68519.695
12. Kab. Aceh Barat Daya3.1753.3943.6353.8543.92
13. Kab. Gayo Lues2.2342.4262.552.6092.695
14. Kab. Aceh Tamiang6.0636.5186.9917.3857.513
15. Kab. Nagan Raya6.1596.5716.9267.4177.674
16. Kab. Aceh Jaya2.1162.2752.4292.5752.626
17. Kab. Bener Meriah3.8023.9984.2024.4234.522
18. Kab. Pidie Jaya2.773.0133.2413.453.476
19. Kota Banda Aceh15.80116.68917.6218.56918.288
20. Kota Sabang1.1581.2721.3981.5321.533
21. Kota Langsa4.2174.5384.8735.2365.279
22. Kota Lhokseumawe7.7298.078.4578.8988.918
23. Kota Subulussalam1.41.5351.6231.7271.804
Jml Kab./Kota Total of Reg./Mun.136.698145.937155.804164.771166.543
Provinsi/Province136.844145.807155.911164.168166.377

 

Semoga artikel mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Bireun ini bisa membantu Anda.