PDRB Kab. Bener Meriah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Bener Meriah – Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah satu diantara tanda penting untuk mengenal keadaan ekonomi dalam sebuah wilayah pada suatu fase khusus, baik atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga konsisten.

PDRB pada intinya sebagai jumlah nilai makin yang dibuat oleh seluruhnya unit usaha pada suatu wilayah khusus, atau adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dibuat oleh semua unit ekonomi pada satu wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku mendeskripsikan nilai makin barang serta layanan yang dihitung memakai harga di tahun jalan, dan PDRB atas dasar harga konsisten memperlihatkan nilai jadi barang serta layanan itu yang dihitung memanfaatkan harga yang berlangsung pada setahun spesifik menjadi tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku dipakai untuk mengenali kapabilitas sumber daya ekonomi, pergesekan, serta susunan ekonomi satu wilayah. Dalam pada itu, PDRB stabil dipakai untuk mengenal perubahan ekonomi secara riel dari tahun ke tahun atau perubahan ekonomi yang tidak dikontrol oleh elemen harga. Bagaimana dengan PDRB Kab. Bener Meriah dari tahun ke tahun??

PDRB dapat pula dipakai buat mengerti perombakan harga dengan mengalkulasi deflator PDRB (perombakan index implisit). Index harga implisit adalah rasio di antara PDRB menurut harga berlaku serta PDRB menurut harga stabil.

Hitungan Produk Domestik Regional Bruto Kab. Bener Meriah

Kalkulasi Produk Domestik Regional Bruto Kab. Bener Meriah secara konseptual gunakan tiga ragam pendekatan, adalah: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran serta pendekatan penerimaan.

1. Pendekatan Produksi:

Produk Domestik Regional Bruto yakni jumlah nilai jadi atas barang serta jasa yang dibuat oleh beragam unit produksi di daerah satu wilayah dalam jangka periode spesifik (umumnya setahun). Unit-unit produksi dalam penyampaian ini dikategorikan di dalam 1 7 lapangan upaya (bidang), ialah: (1) Pertanian, Kehutanan, serta Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian, (3)
Industri Pemrosesan, (4) Penyediaan Listrik dan Gas; (5) Pemasokan Air, Pengaturan Sampah, Sampah serta Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Ketengan, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Pemasokan Fasilitas serta Makan Minum; (10) Info dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan serta Asuransi; (12) Real Estat; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Agunan Sosial Wajib; (15) Layanan Pengajaran; (16) Layanan Kesehatan dan Kesibukan Sosial; dan (17) Jasa Yang lain.

2. Pendekatan Pengeluaran:

Produk Domestik Regional Bruto merupakan besaran nilai produk barang serta layanan (output) yang dibuat di dalam sebuah wilayah untuk dipakai jadi konsumsi akhir oleh rumah tangga, Instansi Non-profit yang layani Rumah Tangga (LNPRT), serta pemerintahan ditambah lagi investasi (pembuatan modal terus bruto dan perombakan inventori), dan export neto (adalah export dikurang import).

3. Pendekatan Pemasukan:

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah balas jasa yang terterima oleh beberapa faktor produksi yang ikut saat proses produksi dalam suatu wilayah dalam waktu jangka khusus (umumnya 1 tahun). Balas layanan yang dikatakan ialah gaji dan upah, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semua saat sebelum dipotong pajak pemasukan serta pajak langsung yang lain. Dalam arti ini, PDRB meliputi pula penyusutan serta pajak tak langsung neto (pajak gak langsung dikurangkan bantuan).

Sumber Data dan Metodologi

Data yang dipakai untuk mengalkulasi PDRB Pengeluaran disatukan dari departemen/intansi berkaitan yang sah keluarkan data (seperti export-impor, pengeluaran serta investasi pemerintahan, dan investasi swasta) dan lewat evaluasi-survei pribadi BPS (seperti evaluasi privat pengeluaran rumah tangga).

Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Bener Meriah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran atas barang dan layanan oleh rumah tangga residen untuk maksud konsumsi akhir. Rumah tangga dideskripsikan sebagai pribadi atau sekumpulan personal yang tinggal dengan pada suatu bangunan rumah, menyatukan sejumlah atau seluruhnya penerimaan dan kekayaannya, dan mengkonsumsi barang dan layanan secara kelompok, pentingnya makanan dan perumahan.

Konsumsi akhir yang diterangkan ialah konsumsi barang dan jasa untuk penuhi keperluan rumah tangga. Konsumsi akhir rumah tangga meliputi :
Nilai barang serta jasa berasal dari pembelian;
Prediksi nilai barang serta layanan asal dari transaksi bisnis barter;
Prediksi nilai barang dan layanan berasal dari pemberi kerja menjadi sisi dari tebusan tenaga kerja;
Estimasi nilai barang dan jasa yang dibuat untuk disantap sendiri.

2. Pengeluaran Konsumsi instansi Non-Profit yang Layani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

LNPRT sebagai instansi yang menyiapkan barang serta layanan dengan cara gratis atau di tingkat harga yang tidak bermakna secara ekonomi untuk anggota atau rumah tangga, dan tidak dikendalikan oleh pemerintahan. LNPRT diperbedakan atas 6 macam instansi, yakni:
Organisasi kemasyarakatan
Organisasi sosial
Organisasi pekerjaan dan serikat karyawan
Organisasi kebudayaan, olahraga, serta wisata
Partai Politik
instansi keagamaan

Besarnya PK-LNPRT sama dengan output atau ongkos produksi yang dikeluarkan dalam rencana lakukan rutinitas service pada warga, anggota organisasi, atau lapisan masyarakat tersendiri. Ongkos produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi di antara ditambahkan cost primer (tebusan karyawan, penyusutan, serta pajak atas produksi yang lain). Cost produksi ialah cost yang dikeluarkan instansi atas pemanfaatan barang serta jasa (di antara) dan perihal produksi, ditambahkan nilai barang serta layanan asal dari produksi sendiri atau pemberian faksi lain (transfer). Bila gunakan input yang dicapai secara gratis, nilainya diprediksikan sesuai sama harga pasar yang berjalan.

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan (PK-P)

pemerintah umum terdiri dalam unit instansi yang penuhi tanggung-jawab politik dan andil penataan ekonomi, dan penyiapan layanan (bahkan kemungkin barang) buat konsumsi pribadi ataupun kelompok khususnya yang berbasiskan nonpasar, dan kerjakan redistribusi penerimaan dan kekayaan. Bidang pemerintah umum terbagi atas semuanya unit pemerintahan pusat, pemda (propinsi, kabupaten/kota, dan desa), dan seluruhnya instansi Non Keuntungan yang dikendalikan oleh unit pemerintahan. PK-P sebagai pengeluaran atas barang serta layanan yang tengah dilakukan oleh pemerintahan untuk konsumsi akhir. Selaku produsen nonpasar, PK-P dipepet dengan sejumlah biaya yang dikeluarkanpemerintahan, terhitung nilai barang dan jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diteruskan ke personal rumah tangga di harga yang tak berarti secara ekonomi (social transfer in kind purchased pasar production) dan output Bank Indonesia, dikurangkan dengan pendapatan dari pemasaran barang serta jasa.

4. Pembangunan Modal Terus Bruto (PMTB) Kab. Bener Meriah

PMTB diartikan menjadi tambahan dan pengurangan asset terus di suatu unit produksi. Tambahan barang modal termasuk pemasokan, pembikinan, pembelian (barang modal anyar dari dalam negeri dan barang modal baru dan sisa di luar negeri), terhitung pembetulan besar, transfer atau barter barang modal, sewa membeli (financial leasing), dan perkembangan asset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sementara itu pengurangan barang modal termasuk pemasaran, transfer atau barter barang modal kepada pihak lain, dan sewa membeli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan dari musibah alam tidak dicatat selaku pengurangan.

5. Perombakan Inventori

Inventori diartikan jadi asset berbentuk barang serta jasa yang ditaruh untuk lalu dipasarkan, dipakai dalam aktivitas produksi atau pemanfaatan yang lain pada waktu waktu depan. Inventori bisa digolongkan jadi 5 tipe, yakni:
1. Bahan baku serta penolong;
2. Barang dalam penuntasan;
3. Barang jadi;
4. Barang/jasa buat dipasarkan kembali;
5. Inventori militer.

Perombakan inventori tunjukkan bisnis yang berlangsung dalam inventori. Perombakan inventori memaparkan mengenai perombakan status barang inventori yang dapat berarti bertambahnya (tandanya positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Peralihan inventori diukur dengan nilai barang yang masuk ke inventori dikurangkan nilai barang yang keluar inventori serta rugi dari penyimpanan barang sepanjang satu kurun.

6. Net Export (Export dikurangkan Impor)

Export-impor dideskripsikan jadi negosiasi pindah pemilikan (ekonomi) atas barang serta layanan di antara residen satu ekonomi dengan nonresident. Satu unit lembaga dideskripsikan jadi residen dari satu lokasi ekonomi, apabila unit instansi itu miliki pusat keperluan ekonomi yang pokok dalam lokasi ekonomi serta unit instansi ini turut serta dalam rutinitas atau negosiasi ekonomi buat era waktu lama, biasanya ditentukan minimum 1 tahun.

Export import memakai konsep pendataan dengan pangkal akrual di mana untuk barang dicatat waktu berlangsung ubah pemilikan yang pendekatannya memanfaatkan waktu pendataan di document kepabeanan, dan buat jasa dicatat saat jasa itu disiapkan atau dikasihkan.

Berikut ini adalah tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Bener Meriah

PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah), 2016-2020

KABUPATEN/KOTA Regency/Municipality2016201720182019*2020**
-1-3-4-5-6-6
01. Kab. Simeulue1.7731.8972.0432.2122.275
02. Kab. Aceh Singkil1.9812.1262.2552.3952.425
03. Kab. Aceh Selatan4.5544.8555.1975.4795.531
04. Kab. Aceh Tenggara3.8834.2454.5594.9075.063
05. Kab. Aceh Timur8.519.1059.68610.28110.616
06. Kab. Aceh Tengah6.3076.7227.1787.4727.389
07. Kab. Aceh Barat6.1846.9477.6927.9748.116
08. Kab. Aceh Besar10.96911.63812.44613.24113.336
09. Kab. Pidie8.499.1879.89510.54910.76
10. Kab. Bireun10.72611.41112.09312.89913.09
11. Kab. Aceh Utara16.69617.50218.81519.68519.695
12. Kab. Aceh Barat Daya3.1753.3943.6353.8543.92
13. Kab. Gayo Lues2.2342.4262.552.6092.695
14. Kab. Aceh Tamiang6.0636.5186.9917.3857.513
15. Kab. Nagan Raya6.1596.5716.9267.4177.674
16. Kab. Aceh Jaya2.1162.2752.4292.5752.626
17. Kab. Bener Meriah3.8023.9984.2024.4234.522
18. Kab. Pidie Jaya2.773.0133.2413.453.476
19. Kota Banda Aceh15.80116.68917.6218.56918.288
20. Kota Sabang1.1581.2721.3981.5321.533
21. Kota Langsa4.2174.5384.8735.2365.279
22. Kota Lhokseumawe7.7298.078.4578.8988.918
23. Kota Subulussalam1.41.5351.6231.7271.804
Jml Kab./Kota Total of Reg./Mun.136.698145.937155.804164.771166.543
Provinsi/Province136.844145.807155.911164.168166.377

 

Semoga artikel mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Bener Meriah ini bisa membantu Anda.