PDRB Kab. Aceh Utara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Utara – Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satunya tanda penting buat mengerti situasi ekonomi pada sebuah wilayah pada suatu masa tertentu, baik atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga konsisten.

PDRB pada intinya adalah jumlah nilai makin yang dibuat oleh semuanya unit usaha pada sebuah wilayah spesifik, atau sebagai jumlah nilai barang serta layanan akhir yang dibuat oleh seluruhnya unit ekonomi pada satu wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku mendeskripsikan nilai jadi barang dan jasa yang dihitung memakai harga di tahun jalan, dan PDRB atas dasar harga konsisten memperlihatkan nilai jadi barang serta jasa itu yang dihitung gunakan harga yang berlangsung di setahun spesifik jadi tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku dipakai untuk ketahui potensi sumber daya ekonomi, perubahan, dan susunan ekonomi satu wilayah. Saat itu, PDRB konsisten dipakai buat ketahui perubahan ekonomi secara riel dari tahun ke tahun atau perubahan ekonomi yang tak dikontrol oleh hal harga. Bagaimana dengan PDRB Kab. Aceh Utara dari tahun ke tahun??

PDRB bisa juga dipakai buat mengerti perombakan harga dengan mengalkulasi deflator PDRB (perombakan index implisit). Index harga implisit sebagai rasio di antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga stabil.

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kab. Aceh Utara

Kalkulasi Produk Domestik Regional Bruto Kab. Aceh Utara secara konseptual gunakan tiga ragam pendekatan, adalah: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan penghasilan.

1. Pendekatan Produksi:

Produk Domestik Regional Bruto yaitu jumlah nilai makin atas barang serta jasa yang dibuat oleh beragam unit produksi di daerah satu wilayah dalam periode waktu tersendiri (rata-rata setahun). Unit-unit produksi dalam penyampaian ini dikategorikan pada 1 7 lapangan upaya (divisi), ialah: (1) Pertanian, Kehutanan, serta Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian, (3)
Industri Pemrosesan, (4) Pemasokan Listrik dan Gas; (5) Pemasokan Air, Pengaturan Sampah, Kotoran dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar serta Ketengan, Reparasi Mobil serta Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Pengadaan Kemudahan dan Makan Minum; (10) Info serta Komunikasi; (11) Jasa Keuangan serta Asuransi; (12) Real Estat; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintah, Pertahanan serta Agunan Sosial Wajib; (15) Jasa Pengajaran; (16) Jasa Kesehatan serta Pekerjaan Sosial; dan (17) Layanan Yang lain.

2. Pendekatan Pengeluaran:

Produk Domestik Regional Bruto yakni besaran nilai produk barang serta jasa (output) yang dibuat di pada suatu wilayah buat dipakai selaku konsumsi akhir oleh rumah tangga, Instansi Non-profit yang layani Rumah Tangga (LNPRT), dan pemerintahan ditambah lagi investasi (pembangunan modal masih bruto serta peralihan inventori), dan export neto (sebagai export dikurang import).

3. Pendekatan Penerimaan:

Produk Domestik Regional Bruto sebagai jumlah balas jasa yang terterima oleh beberapa faktor produksi yang terlibat pada proses produksi dalam sebuah wilayah dalam periode waktu spesifik (rata-rata setahun). Balas jasa yang diartikan ialah penghasilan dan penghasilan, sewa tanah, bunga modal serta keuntungan; semua saat sebelum dipotong pajak pendapatan dan pajak langsung yang lain. Dalam pengertian ini, PDRB mencangkup pula penyusutan serta pajak tidak langsung neto (pajak tidak langsung dikurangkan bantuan).

Sumber Data dan Metodologi

Data yang dipakai buat mengalkulasi PDRB Pengeluaran disatukan dari departemen/intansi berkaitan yang sah keluarkan data (seperti export-impor, pengeluaran serta investasi pemerintahan, dan investasi swasta) serta lewat penelitian-survei privat BPS (seperti penelitian teristimewa pengeluaran rumah tangga).

Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Utara

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga yakni pengeluaran atas barang serta jasa oleh rumah tangga residen untuk maksud konsumsi akhir. Rumah tangga diuraikan menjadi pribadi atau sekumpulan pribadi yang tinggal dengan pada sebuah bangunan hunian, kumpulkan beberapa atau semuanya penghasilan serta kekayaannya, dan konsumsi barang dan jasa secara kelompok, terpentingnya makanan serta perumahan.

Konsumsi akhir yang dikatakan yaitu konsumsi barang dan layanan untuk penuhi kepentingan rumah tangga. Konsumsi akhir rumah tangga termasuk :
Nilai barang serta jasa berasal dari pembelian;
Prediksi nilai barang dan jasa yang dari transaksi bisnis barter;
Kemungkinan nilai barang dan jasa berasal dari pemberi kerja selaku sisi dari tebusan tenaga kerja;
Kemungkinan nilai barang dan layanan yang dibuat buat dimakan sendiri.

2. Pengeluaran Konsumsi instansi Non-Profit yang Layani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

LNPRT sebagai instansi yang siapkan barang dan layanan dengan cuma-cuma atau di tingkat harga yang tidak bermakna secara ekonomi untuk anggota atau rumah tangga, dan tidak dikendalikan oleh pemerintahan. LNPRT terbedakan atas 6 tipe instansi, adalah:
Organisasi kemasyarakatan
Organisasi sosial
Organisasi kedudukan serta serikat karyawan
Organisasi kebudayaan, olahraga, serta wisata
Partai Politik
instansi keagamaan

Besarnya PK-LNPRT sama dengan output atau cost produksi yang dikeluarkan dalam rencana beraktivitas layanan pada orang, anggota organisasi, atau lapisan masyarakat spesifik. Ongkos produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi di antara ditambah lagi ongkos primer (ganti rugi karyawan, penyusutan, serta pajak atas produksi yang lain). Ongkos produksi yaitu cost yang dikeluarkan instansi atas pemakaian barang serta jasa (di antara) dan hal produksi, ditambahkan nilai barang serta layanan berasal dari produksi sendiri atau pemberian faksi lain (transfer). Apabila gunakan input yang dicapai secara percuma, nilainya diperhitungkan sesuai sama harga pasar yang berlangsung.

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan (PK-P)

pemerintah umum terbagi dalam unit instansi yang penuhi tanggung-jawab politik serta peranan penyusunan ekonomi, dan pengadaan layanan (bahkan bisa saja barang) buat konsumsi personal atau berkelompok terpenting yang berbasiskan nonpasar, dan mengerjakan redistribusi penghasilan serta kekayaan. Bidang pemerintah umum terbagi atas semua unit pemerintahan pusat, pemda (propinsi, kabupaten/kota, serta desa), dan semua instansi Non Keuntungan yang dikendalikan oleh unit pemerintahan. PK-P adalah pengeluaran atas barang dan layanan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan buat konsumsi akhir. Selaku produsen nonpasar, PK-P dipepet dengan sejumlah biaya yang dikeluarkanpemerintahan, tergolong nilai barang serta jasa yang dibeli dari produsen pasar buat diteruskan ke personal rumah tangga pada harga yang tak berarti secara ekonomi (social transfer in kind purchased pasar production) serta output Bank Indonesia, dikurangkan dengan akseptasi dari pemasaran barang dan jasa.

4. Pembuatan Modal Masih Bruto (PMTB) Kab. Aceh Utara

PMTB dideskripsikan sebagai tambahan dan pengurangan asset masih tetap dalam suatu unit produksi. Tambahan barang modal termasuk penyediaan, pengerjaan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru dan sisa di luar negeri), tergolong pembaruan besar, transfer atau barter barang modal, sewa membeli (financial leasing), dan perkembangan asset sumber daya hayati yang dibudidaya. Dan pengurangan barang modal termasuk pemasaran, transfer atau barter barang modal kepada pihak lain, dan sewa membeli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang berasal dari petaka alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

5. Transisi Inventori

Inventori dideskripsikan jadi asset berwujud barang serta layanan yang ditaruh untuk lalu dipasarkan, dipakai dalam kesibukan produksi atau pemakaian yang lain di saat nantinya. Inventori bisa digolongkan jadi 5 tipe, adalah:
1. Bahan baku serta penolong;
2. Barang dalam penuntasan;
3. Barang jadi;
4. Barang/layanan buat dipasarkan kembali;
5. Inventori militer.

Pengubahan inventori memberikan transaksi bisnis yang berlangsung dalam inventori. Pengubahan inventori menerangkan mengenai transisi status barang inventori yang dapat memiliki makna bertambahnya (pertanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Perombakan inventori diukur dengan nilai barang yang masuk ke inventori dikurangkan nilai barang yang keluar inventori dan rugi dari penyimpanan barang waktu satu masa.

6. Net Export (Export dikurangkan Impor)

Export-impor diuraikan selaku transaksi bisnis ubah pemilikan (ekonomi) atas barang serta jasa di antara residen satu ekonomi dengan nonresident. Satu unit lembaga dideskripsikan sebagai residen dari satu daerah ekonomi, bila unit instansi itu mempunyai pusat keperluan ekonomi yang khusus di lokasi ekonomi dan unit lembaga ini tersangkut dalam kesibukan atau transaksi bisnis ekonomi buat fase waktu lama, kebanyakan diputuskan sekurang-kurangnya setahun.

Export import memakai konsep pendataan dengan pangkal akrual di mana buat barang dicatat waktu terjadi ubah pemilikan yang pendekatannya memakai waktu pendataan pada document kepabeanan, sementara itu buat layanan dicatat saat layanan itu disajikan atau diberi.

Berikut ini adalah tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Utara

PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah), 2016-2020

KABUPATEN/KOTA Regency/Municipality2016201720182019*2020**
-1-3-4-5-6-6
01. Kab. Simeulue1.7731.8972.0432.2122.275
02. Kab. Aceh Singkil1.9812.1262.2552.3952.425
03. Kab. Aceh Selatan4.5544.8555.1975.4795.531
04. Kab. Aceh Tenggara3.8834.2454.5594.9075.063
05. Kab. Aceh Timur8.519.1059.68610.28110.616
06. Kab. Aceh Tengah6.3076.7227.1787.4727.389
07. Kab. Aceh Barat6.1846.9477.6927.9748.116
08. Kab. Aceh Besar10.96911.63812.44613.24113.336
09. Kab. Pidie8.499.1879.89510.54910.76
10. Kab. Bireun10.72611.41112.09312.89913.09
11. Kab. Aceh Utara16.69617.50218.81519.68519.695
12. Kab. Aceh Barat Daya3.1753.3943.6353.8543.92
13. Kab. Gayo Lues2.2342.4262.552.6092.695
14. Kab. Aceh Tamiang6.0636.5186.9917.3857.513
15. Kab. Nagan Raya6.1596.5716.9267.4177.674
16. Kab. Aceh Jaya2.1162.2752.4292.5752.626
17. Kab. Bener Meriah3.8023.9984.2024.4234.522
18. Kab. Pidie Jaya2.773.0133.2413.453.476
19. Kota Banda Aceh15.80116.68917.6218.56918.288
20. Kota Sabang1.1581.2721.3981.5321.533
21. Kota Langsa4.2174.5384.8735.2365.279
22. Kota Lhokseumawe7.7298.078.4578.8988.918
23. Kota Subulussalam1.41.5351.6231.7271.804
Jml Kab./Kota Total of Reg./Mun.136.698145.937155.804164.771166.543
Provinsi/Province136.844145.807155.911164.168166.377

 

Moga saja artikel mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Utara ini dapat membantu Anda.