PDRB Kab. Aceh Tamiang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Tamiang – Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satunya sinyal penting untuk mengenali situasi ekonomi dalam sebuah wilayah pada sebuah masa spesifik, baik atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga stabil.

PDRB pada prinsipnya sebagai jumlah nilai lebih yang dibuat oleh semuanya unit usaha dalam sebuah wilayah tertentu, atau adalah jumlah nilai barang serta jasa akhir yang dibuat oleh semuanya unit ekonomi dalam satu wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku memvisualisasikan nilai jadi barang dan layanan yang dihitung gunakan harga di tahun jalan, sementara itu PDRB atas dasar harga stabil tunjukkan nilai jadi barang dan jasa itu yang dihitung gunakan harga yang berlangsung pada setahun tertentu jadi tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku dipakai untuk mengenal potensi sumber daya ekonomi, pergesekan, dan susunan ekonomi satu wilayah. Saat itu, PDRB stabil dipakai untuk mengenali perkembangan ekonomi secara riel dari tahun ke tahun atau kemajuan ekonomi yang tak dikuasai oleh variabel harga. Bagaimana dengan PDRB Kab. Aceh Tamiang dari tahun ke tahun??

PDRB juga bisa dipakai buat ketahui pengubahan harga dengan mengalkulasi deflator PDRB (pengubahan index implisit). Index harga implisit adalah rasio di antara PDRB menurut harga berlaku serta PDRB menurut harga stabil.

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kab. Aceh Tamiang

Kalkulasi Produk Domestik Regional Bruto Kab. Aceh Tamiang secara konseptual gunakan tiga ragam pendekatan, adalah: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran serta pendekatan penghasilan.

1. Pendekatan Produksi:

Produk Domestik Regional Bruto yakni jumlah nilai jadi atas barang serta layanan yang dibuat oleh beberapa unit produksi di lokasi satu wilayah dalam waktu jangka khusus (kebanyakan 1 tahun). Unit-unit produksi dalam penyuguhan ini dikategorikan di dalam 1 7 lapangan usaha (bagian), yakni: (1) Pertanian, Kehutanan, serta Perikanan; (2) Pertambangan serta Penggalian, (3)
Industri Pemrosesan, (4) Penyediaan Listrik serta Gas; (5) Pemasokan Air, Pengurusan Sampah, Kotoran dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Ketengan, Reparasi Mobil serta Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyiapan Fasilitas dan Makan Minum; (10) Data serta Komunikasi; (11) Layanan Keuangan serta Asuransi; (12) Real Estat; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Agunan Sosial Wajib; (15) Jasa Pengajaran; (16) Jasa Kesehatan dan Pekerjaan Sosial; dan (17) Layanan Yang lain.

2. Pendekatan Pengeluaran:

Produk Domestik Regional Bruto yaitu besaran nilai produk barang serta layanan (output) yang dibuat di pada sebuah wilayah buat dipakai menjadi konsumsi akhir oleh rumah tangga, Instansi Non-profit yang layani Rumah Tangga (LNPRT), serta pemerintahan ditambah lagi dengan investasi (penciptaan modal masih tetap bruto dan perombakan inventori), dan export neto (sebagai export dikurang import).

3. Pendekatan Pemasukan:

Produk Domestik Regional Bruto sebagai jumlah balas jasa yang terterima oleh beberapa faktor produksi yang ikut juga pada proses produksi pada suatu wilayah dalam waktu jangka spesifik (umumnya setahun). Balas jasa yang dikatakan ialah penghasilan serta penghasilan, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; seluruhnya saat sebelum dipotong pajak pendapatan serta pajak langsung yang lain. Dalam pengertian ini, PDRB mencangkup pula penyusutan dan pajak tak langsung neto (pajak tidak langsung dikurangkan bantuan).

Sumber Data serta Metodologi

Data yang dipakai buat mengalkulasi PDRB Pengeluaran disatukan dari departemen/intansi berkaitan yang sah keluarkan data (seperti export-impor, pengeluaran serta investasi pemerintahan, dan investasi swasta) dan lewat penelitian-survei teristimewa BPS (seperti survey khusus pengeluaran rumah tangga).

Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Tamiang

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran atas barang serta jasa oleh rumah tangga residen untuk arah konsumsi akhir. Rumah tangga diartikan jadi personal atau sekumpulan pribadi yang tinggal dengan dalam sebuah bangunan hunian, kumpulkan beberapa atau seluruhnya penghasilan dan kekayaannya, dan mengkonsumsi barang dan layanan secara berkelompok, terpentingnya makanan serta perumahan.

Konsumsi akhir yang diartikan merupakan konsumsi barang dan jasa buat penuhi keperluan rumah tangga. Konsumsi akhir rumah tangga mencangkup :
Nilai barang serta jasa yang dari pembelian;
Kemungkinan nilai barang dan layanan asal dari negosiasi barter;
Prediksi nilai barang serta jasa yang datang dari pemberi kerja selaku sisi dari tebusan tenaga kerja;
Prediksi nilai barang serta jasa yang dibuat untuk dimakan sendiri.

2. Pengeluaran Konsumsi instansi Non-Profit yang Layani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

LNPRT adalah instansi yang menyiapkan barang dan layanan dengan cuma-cuma atau di tingkat harga yang tidak bermakna secara ekonomi untuk anggota atau rumah tangga, dan tak dikendalikan oleh pemerintahan. LNPRT diperbedakan atas 6 macam instansi, yakni:
Organisasi kemasyarakatan
Organisasi sosial
Organisasi karier serta serikat karyawan
Organisasi kebudayaan, olahraga, dan wisata
Partai Politik
instansi keagamaan

Besarnya PK-LNPRT sama dengan output atau ongkos produksi yang dikeluarkan dalam rencana lakukan rutinitas servis di warga, anggota organisasi, atau golongan masyarakat spesifik. Cost produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi di antara ditambah lagi ongkos primer (ganti rugi karyawan, penyusutan, serta pajak atas produksi yang lain). Ongkos produksi yakni cost yang dikeluarkan instansi atas pemanfaatan barang dan layanan (di antara) dan elemen produksi, ditambahkan nilai barang serta jasa asal dari produksi sendiri atau pemberian faksi lain (transfer). Apabila memanfaatkan input yang diraih secara percuma, nilainya diprediksi sesuai sama harga pasar yang berlangsung.

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan (PK-P)

pemerintah umum terdiri dalam unit instansi yang penuhi tanggung-jawab politik dan peranan penataan ekonomi, dan penyiapan layanan (bahkan bisa saja barang) untuk konsumsi pribadi atau kelompok terpenting yang berbasiskan nonpasar, dan mengerjakan redistribusi pemasukan serta kekayaan. Divisi pemerintah umum terbagi dari seluruhnya unit pemerintahan pusat, pemda (propinsi, kabupaten/kota, dan desa), dan seluruhnya instansi Non Keuntungan yang diatur oleh unit pemerintahan. PK-P adalah pengeluaran atas barang serta jasa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan untuk konsumsi akhir. Sebagai produsen nonpasar, PK-P dipepet dengan sejumlah ongkos yang dikeluarkanpemerintahan, termaksud nilai barang serta layanan yang dibeli dari produsen pasar untuk didistribusikan ke personal rumah tangga di harga yang tak berarti secara ekonomi (social transfer in kind purchased pasar production) serta output Bank Indonesia, dikurangkan dengan pendapatan dari pemasaran barang serta jasa.

4. Pembangunan Modal Terus Bruto (PMTB) Kab. Aceh Tamiang

PMTB diartikan jadi tambahan dan pengurangan asset masih dalam satu unit produksi. Tambahan barang modal termasuk penyediaan, pengerjaan, pembelian (barang modal anyar dari dalam negeri dan barang modal baru dan sisa di luar negeri), tergolong pembetulan besar, transfer atau barter barang modal, sewa membeli (financial leasing), dan perkembangan asset sumber daya hayati yang dibudidaya. Dan pengurangan barang modal meliputi pemasaran, transfer atau barter barang modal kepada pihak lain, dan sewa membeli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan petaka alam tak dicatat selaku pengurangan.

5. Pengubahan Inventori

Inventori diuraikan sebagai asset berwujud barang serta layanan yang ditaruh buat selanjutnya dipasarkan, dipakai dalam aktivitas produksi atau pemakaian yang lain pada waktu waktu depan. Inventori bisa digolongkan jadi 5 type, yakni:
1. Bahan baku dan penolong;
2. Barang dalam penuntasan;
3. Barang jadi;
4. Barang/jasa untuk dipasarkan kembali;
5. Inventori militer.

Peralihan inventori membuktikan negosiasi yang terjadi dalam inventori. Transisi inventori memperjelas terkait pengubahan status barang inventori yang dapat memiliki makna bertambahnya (tandanya positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Pengubahan inventori diukur dengan nilai barang yang masuk ke inventori dikurangkan nilai barang yang keluar inventori dan rugi dari penyimpanan barang sepanjang satu fase.

6. Net Export (Export dikurangkan Impor)

Export-impor dideskripsikan selaku negosiasi pindah pemilikan (ekonomi) atas barang serta layanan di antara residen satu ekonomi dengan nonresident. Satu unit lembaga diuraikan sebagai residen dari satu area ekonomi, bila unit instansi itu mempunyai pusat keperluan ekonomi yang inti dalam daerah ekonomi dan unit lembaga ini tersangkut dalam rutinitas atau negosiasi ekonomi untuk era waktu lama, kebanyakan diputuskan minimum 1 tahun.

Export import gunakan konsep pendataan dengan pangkalan akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi ubah pemilikan yang pendekatannya gunakan waktu pendataan pada naskah kepabeanan, sementara itu untuk jasa dicatat waktu layanan itu disiapkan atau dikasihkan.

Berikut ini adalah tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Tamiang

PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah), 2016-2020

KABUPATEN/KOTA Regency/Municipality2016201720182019*2020**
-1-3-4-5-6-6
01. Kab. Simeulue1.7731.8972.0432.2122.275
02. Kab. Aceh Singkil1.9812.1262.2552.3952.425
03. Kab. Aceh Selatan4.5544.8555.1975.4795.531
04. Kab. Aceh Tenggara3.8834.2454.5594.9075.063
05. Kab. Aceh Timur8.519.1059.68610.28110.616
06. Kab. Aceh Tengah6.3076.7227.1787.4727.389
07. Kab. Aceh Barat6.1846.9477.6927.9748.116
08. Kab. Aceh Besar10.96911.63812.44613.24113.336
09. Kab. Pidie8.499.1879.89510.54910.76
10. Kab. Bireun10.72611.41112.09312.89913.09
11. Kab. Aceh Utara16.69617.50218.81519.68519.695
12. Kab. Aceh Barat Daya3.1753.3943.6353.8543.92
13. Kab. Gayo Lues2.2342.4262.552.6092.695
14. Kab. Aceh Tamiang6.0636.5186.9917.3857.513
15. Kab. Nagan Raya6.1596.5716.9267.4177.674
16. Kab. Aceh Jaya2.1162.2752.4292.5752.626
17. Kab. Bener Meriah3.8023.9984.2024.4234.522
18. Kab. Pidie Jaya2.773.0133.2413.453.476
19. Kota Banda Aceh15.80116.68917.6218.56918.288
20. Kota Sabang1.1581.2721.3981.5321.533
21. Kota Langsa4.2174.5384.8735.2365.279
22. Kota Lhokseumawe7.7298.078.4578.8988.918
23. Kota Subulussalam1.41.5351.6231.7271.804
Jml Kab./Kota Total of Reg./Mun.136.698145.937155.804164.771166.543
Provinsi/Province136.844145.807155.911164.168166.377

 

Semoga artikel mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Tamiang ini bisa membantu Anda.