PDRB Kab. Aceh Selatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Selatan – Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai satu diantara tanda penting untuk mengenal keadaan ekonomi dalam sebuah wilayah pada suatu fase tertentu, baik atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga stabil.

PDRB secara prinsip adalah jumlah nilai lebih yang dibuat oleh semuanya unit upaya pada sebuah wilayah khusus, atau adalah jumlah nilai barang serta layanan akhir yang dibuat oleh semuanya unit ekonomi dalam satu wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku mendeskripsikan nilai lebih barang serta layanan yang dihitung memakai harga di tahun jalan, sementara itu PDRB atas dasar harga stabil perlihatkan nilai makin barang serta layanan itu yang dihitung memanfaatkan harga yang berjalan di 1 tahun spesifik menjadi tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku dipakai untuk mengenal kekuatan sumber daya ekonomi, perubahan, dan susunan ekonomi satu wilayah. Sedangkan, PDRB stabil dipakai untuk mengerti kemajuan ekonomi secara nyata dari tahun ke tahun atau kemajuan ekonomi yang tak dikontrol oleh variabel harga. Bagaimana dengan PDRB Kab. Aceh Selatan dari tahun ke tahun??

PDRB bisa pula dipakai buat mengerti perombakan harga dengan hitung deflator PDRB (peralihan index implisit). Index harga implisit adalah rasio di antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga stabil.

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kab. Aceh Selatan

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kab. Aceh Selatan secara konseptual memakai tiga ragam pendekatan, yakni: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran serta pendekatan penghasilan.

1. Pendekatan Produksi:

Produk Domestik Regional Bruto yakni jumlah nilai makin atas barang serta jasa yang dibuat oleh beragam unit produksi di lokasi satu wilayah dalam jangka periode spesifik (rata-rata 1 tahun). Unit-unit produksi dalam penyampaian ini dikategorikan pada 1 7 lapangan upaya (bagian), ialah: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian, (3)
Industri Pemrosesan, (4) Pemasokan Listrik dan Gas; (5) Pemasokan Air, Pengendalian Sampah, Kotoran dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Ketengan, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyiapan Fasilitas dan Makan Minum; (10) Data dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estat; (13) Layanan Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintah, Pertahanan serta Agunan Sosial Wajib; (15) Layanan Pengajaran; (16) Layanan Kesehatan serta Pekerjaan Sosial; dan (17) Jasa Yang lain.

2. Pendekatan Pengeluaran:

Produk Domestik Regional Bruto yaitu besaran nilai produk barang dan layanan (output) yang dibuat di dalam sebuah wilayah untuk dipakai jadi konsumsi akhir oleh rumah tangga, Instansi Non-profit yang layani Rumah Tangga (LNPRT), dan pemerintahan tambah lagi dengan investasi (penciptaan modal terus bruto dan transisi inventori), dan export neto (sebagai export dikurang import).

3. Pendekatan Penerimaan:

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah balas jasa yang terterima oleh beberapa faktor produksi yang ikut pula pada proses produksi dalam sebuah wilayah dalam waktu jangka khusus (rata-rata 1 tahun). Balas layanan yang diartikan yaitu gaji dan penghasilan, sewa tanah, bunga modal serta keuntungan; semua sebelumnya dipotong pajak pemasukan dan pajak langsung yang lain. Dalam pengertian ini, PDRB termasuk pula penyusutan serta pajak tak langsung neto (pajak tidak langsung dikurangkan bantuan).

Sumber Data dan Metodologi

Data yang dipakai buat mengalkulasi PDRB Pengeluaran digabungkan dari departemen/intansi berkaitan yang dengan sah keluarkan data (seperti export-impor, pengeluaran serta investasi pemerintahan, dan investasi swasta) serta lewat penelitian-survei khusus BPS (seperti evaluasi khusus pengeluaran rumah tangga).

Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Selatan

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga yakni pengeluaran atas barang serta jasa oleh rumah tangga residen untuk arah konsumsi akhir. Rumah tangga diartikan jadi personal atau beberapa kelompok personal yang tinggal sama pada suatu bangunan rumah, menyatukan sejumlah atau semua penerimaan dan kekayaannya, dan mengkonsumsi barang serta jasa secara kelompok, terpentingnya makanan serta perumahan.

Konsumsi akhir yang diterangkan ialah konsumsi barang serta jasa buat penuhi kepentingan rumah tangga. Konsumsi akhir rumah tangga mencangkup :
Nilai barang serta jasa yang dari pembelian;
Estimasi nilai barang dan layanan dari transaksi bisnis barter;
Estimasi nilai barang serta jasa asal dari pemberi kerja menjadi sisi dari tebusan tenaga kerja;
Kemungkinan nilai barang dan layanan yang dibuat buat disantap sendiri.

2. Pengeluaran Konsumsi instansi Non-Profit yang Layani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

LNPRT sebagai instansi yang siapkan barang serta layanan dengan cuma-cuma atau di tingkat harga yang tak berarti secara ekonomi buat anggota atau rumah tangga, dan tidak dikendalikan oleh pemerintahan. LNPRT diperbedakan atas 6 macam instansi, adalah:
Organisasi kemasyarakatan
Organisasi sosial
Organisasi pekerjaan dan serikat pekerja
Organisasi kebudayaan, olahraga, serta wisata
Partai Politik
instansi keagamaan

Besarnya PK-LNPRT sama dengan output atau ongkos produksi yang dikeluarkan dalam rencana lakukan aktivitas servis di orang, anggota organisasi, atau lapisan masyarakat khusus. Cost produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi di antara ditambah lagi cost primer (ganti rugi karyawan, penyusutan, dan pajak atas produksi yang lain). Ongkos produksi ialah ongkos yang dikeluarkan instansi atas pemakaian barang serta layanan (di antara) dan factor produksi, ditambahkan nilai barang serta layanan yang datang dari produksi sendiri atau pemberian faksi lain (transfer). Bila gunakan input yang dicapai secara percuma, nilainya diperhitungkan sesuai sama harga pasar yang berlangsung.

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan (PK-P)

pemerintah umum terdiri dalam unit instansi yang penuhi tanggung-jawab politik serta peranan setting ekonomi, dan pengadaan layanan (bahkan kemungkin barang) untuk konsumsi personal atau kelompok terpenting yang berbasiskan nonpasar, dan kerjakan redistribusi penerimaan dan kekayaan. Divisi pemerintah umum terbagi atas semuanya unit pemerintahan pusat, pemda (propinsi, kabupaten/kota, serta desa), dan semuanya instansi Non Keuntungan yang dikendalikan oleh unit pemerintahan. PK-P sebagai pengeluaran atas barang dan layanan yang telah dilakukan oleh pemerintahan untuk konsumsi akhir. Sebagai produsen nonpasar, PK-P dipepet dengan ongkos-ongkos yang dikeluarkanpemerintahan, terhitung nilai barang dan layanan yang dibeli dari produsen pasar untuk diteruskan ke personal rumah tangga pada harga yang tidak penting secara ekonomi (social transfer in kind purchased pasar production) dan output Bank Indonesia, dikurangkan dengan pendapatan dari pemasaran barang serta jasa.

4. Penciptaan Modal Masih Bruto (PMTB) Kab. Aceh Selatan

PMTB diartikan jadi tambahan serta pengurangan asset terus pada satu unit produksi. Tambahan barang modal mencangkup pemasokan, pengerjaan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal anyar dan sisa di luar negeri), tergolong perubahan besar, transfer atau barter barang modal, sewa membeli (financial leasing), dan perkembangan asset sumber daya hayati yang dibudidaya. Dan pengurangan barang modal termasuk pemasaran, transfer atau barter barang modal kepada pihak lain, dan sewa membeli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan karena musibah alam tak dicatat sebagai pengurangan.

5. Transisi Inventori

Inventori diuraikan selaku asset berbentuk barang serta jasa yang ditaruh buat lantas dipasarkan, dipakai dalam kesibukan produksi atau pemakaian yang lain pada waktu waktu depan. Inventori bisa digolongkan jadi 5 tipe, ialah:
1. Bahan baku serta penolong;
2. Barang dalam penuntasan;
3. Barang jadi;
4. Barang/layanan untuk dipasarkan kembali;
5. Inventori militer.

Pengubahan inventori memberikan bisnis yang berlangsung dalam inventori. Pengubahan inventori mengatakan mengenai pengubahan status barang inventori yang dapat mempunyai makna bertambahnya (tandanya positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Peralihan inventori diukur dengan nilai barang yang masuk ke inventori dikurangkan nilai barang yang keluar inventori dan rugi dari penyimpanan barang sepanjang satu fase.

6. Net Export (Export dikurangkan Impor)

Export-impor dideskripsikan menjadi bisnis ubah pemilikan (ekonomi) atas barang serta jasa di antara residen satu ekonomi dengan nonresident. Satu unit lembaga diuraikan sebagai residen dari satu daerah ekonomi, kalau unit lembaga itu mempunyai pusat keperluan ekonomi yang pokok dalam lokasi ekonomi serta unit lembaga ini tersangkut dalam kesibukan atau transaksi bisnis ekonomi untuk fase waktu lama, kebanyakan ditentukan sekurang-kurangnya 1 tahun.

Export import memakai dasar pendataan dengan pangkal akrual di mana buat barang dicatat saat terjadi ubah pemilikan yang pendekatannya gunakan waktu pendataan di document kepabeanan, sementara itu untuk jasa dicatat waktu layanan itu disajikan atau diberi.

Berikut ini adalah tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Selatan

PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah), 2016-2020

KABUPATEN/KOTA Regency/Municipality2016201720182019*2020**
-1-3-4-5-6-6
01. Kab. Simeulue1.7731.8972.0432.2122.275
02. Kab. Aceh Singkil1.9812.1262.2552.3952.425
03. Kab. Aceh Selatan4.5544.8555.1975.4795.531
04. Kab. Aceh Tenggara3.8834.2454.5594.9075.063
05. Kab. Aceh Timur8.519.1059.68610.28110.616
06. Kab. Aceh Tengah6.3076.7227.1787.4727.389
07. Kab. Aceh Barat6.1846.9477.6927.9748.116
08. Kab. Aceh Besar10.96911.63812.44613.24113.336
09. Kab. Pidie8.499.1879.89510.54910.76
10. Kab. Bireun10.72611.41112.09312.89913.09
11. Kab. Aceh Utara16.69617.50218.81519.68519.695
12. Kab. Aceh Barat Daya3.1753.3943.6353.8543.92
13. Kab. Gayo Lues2.2342.4262.552.6092.695
14. Kab. Aceh Tamiang6.0636.5186.9917.3857.513
15. Kab. Nagan Raya6.1596.5716.9267.4177.674
16. Kab. Aceh Jaya2.1162.2752.4292.5752.626
17. Kab. Bener Meriah3.8023.9984.2024.4234.522
18. Kab. Pidie Jaya2.773.0133.2413.453.476
19. Kota Banda Aceh15.80116.68917.6218.56918.288
20. Kota Sabang1.1581.2721.3981.5321.533
21. Kota Langsa4.2174.5384.8735.2365.279
22. Kota Lhokseumawe7.7298.078.4578.8988.918
23. Kota Subulussalam1.41.5351.6231.7271.804
Jml Kab./Kota Total of Reg./Mun.136.698145.937155.804164.771166.543
Provinsi/Province136.844145.807155.911164.168166.377

 

Mudah-mudahan artikel mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Selatan ini bisa membantu Anda.