PDRB Kab. Aceh Jaya

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Jaya – Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah satu diantaranya sinyal penting untuk ketahui situasi ekonomi pada suatu wilayah dalam sebuah kurun tertentu, baik atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga stabil.

PDRB pada prinsipnya adalah jumlah nilai lebih yang dibuat oleh semuanya unit usaha dalam sebuah wilayah tersendiri, atau adalah jumlah nilai barang dan layanan akhir yang dibuat oleh semua unit ekonomi dalam suatu wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku memvisualisasikan nilai jadi barang dan layanan yang dihitung gunakan harga di tahun jalan, sementara itu PDRB atas dasar harga konsisten tunjukkan nilai jadi barang serta layanan itu yang dihitung gunakan harga yang berjalan di setahun khusus jadi tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku dipakai untuk mengenali potensi sumber daya ekonomi, pergesekan, dan susunan ekonomi satu wilayah. Saat itu, PDRB stabil dipakai untuk mengenal perkembangan ekonomi secara riel dari tahun ke tahun atau perubahan ekonomi yang tidak dikontrol oleh aspek harga. Bagaimana dengan PDRB Kab. Aceh Jaya dari tahun ke tahun??

PDRB dapat juga dipakai buat mengenali perombakan harga dengan mengalkulasi deflator PDRB (perombakan index implisit). Index harga implisit sebagai rasio di antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga stabil.

Hitungan Produk Domestik Regional Bruto Kab. Aceh Jaya

Hitungan Produk Domestik Regional Bruto Kab. Aceh Jaya secara konseptual gunakan tiga ragam pendekatan, ialah: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran serta pendekatan penerimaan.

1. Pendekatan Produksi:

Produk Domestik Regional Bruto yakni jumlah nilai jadi atas barang dan layanan yang dibuat oleh pelbagai unit produksi di daerah satu wilayah dalam jangka periode spesifik (kebanyakan 1 tahun). Unit-unit produksi dalam penyampaian ini digolongkan di dalam 1 7 lapangan usaha (bidang), yakni: (1) Pertanian, Kehutanan, serta Perikanan; (2) Pertambangan serta Penggalian, (3)
Industri Pemrosesan, (4) Penyediaan Listrik dan Gas; (5) Pemasokan Air, Pengaturan Sampah, Sampah serta Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar serta Ketengan, Reparasi Mobil serta Sepeda Motor; (8) Transportasi serta Pergudangan; (9) Pengadaan Kemudahan serta Makan Minum; (10) Info serta Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estat; (13) Layanan Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Agunan Sosial Wajib; (15) Layanan Pengajaran; (16) Jasa Kesehatan serta Pekerjaan Sosial; dan (17) Layanan Yang lain.

2. Pendekatan Pengeluaran:

Produk Domestik Regional Bruto ialah besaran nilai produk barang serta layanan (output) yang dibuat di pada sebuah wilayah buat dipakai sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, Instansi Non-profit yang layani Rumah Tangga (LNPRT), dan pemerintahan ditambah lagi investasi (penciptaan modal terus bruto dan transisi inventori), dan export neto (sebagai export dikurang import).

3. Pendekatan Penerimaan:

Produk Domestik Regional Bruto sebagai jumlah balas layanan yang terterima oleh beberapa faktor produksi yang ikut pula saat proses produksi di sebuah wilayah dalam periode waktu tersendiri (umumnya setahun). Balas layanan yang diartikan ialah penghasilan dan upah, sewa tanah, bunga modal serta keuntungan; seluruhnya saat sebelum dipotong pajak pendapatan serta pajak langsung yang lain. Dalam pengertian ini, PDRB termasuk pula penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tidak langsung dikurangkan bantuan).

Sumber Data serta Metodologi

Data yang dipakai untuk hitung PDRB Pengeluaran disatukan dari departemen/intansi berkaitan yang dengan sah keluarkan data (seperti export-impor, pengeluaran dan investasi pemerintahan, dan investasi swasta) serta lewat penelitian-survei spesial BPS (seperti penelitian teristimewa pengeluaran rumah tangga).

Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Jaya

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran atas barang dan layanan oleh rumah tangga residen untuk arah konsumsi akhir. Rumah tangga diartikan selaku pribadi atau serangkaian pribadi yang tinggal dengan pada suatu bangunan rumah, menghimpun sejumlah atau seluruhnya penerimaan serta kekayaannya, dan memakai barang serta jasa secara berkelompok, terutamanya makanan serta perumahan.

Konsumsi akhir yang dikatakan ialah konsumsi barang serta layanan untuk penuhi kepentingan rumah tangga. Konsumsi akhir rumah tangga termasuk :
Nilai barang dan layanan yang datang dari pembelian;
Estimasi nilai barang dan layanan asal dari transaksi bisnis barter;
Prediksi nilai barang dan layanan asal dari pemberi kerja selaku sisi dari ganti rugi tenaga kerja;
Estimasi nilai barang serta layanan yang dibuat buat disantap sendiri.

2. Pengeluaran Konsumsi instansi Non-Profit yang Layani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

LNPRT sebagai instansi yang menyiapkan barang serta jasa dengan cara gratis atau di tingkat harga yang tidak bermakna secara ekonomi untuk anggota atau rumah tangga, dan tidak dikendalikan oleh pemerintahan. LNPRT diperbedakan atas 6 type instansi, ialah:
Organisasi kemasyarakatan
Organisasi sosial
Organisasi jabatan dan serikat pekerja
Organisasi kebudayaan, olahraga, serta wisata
Partai Politik
instansi keagamaan

Besarnya PK-LNPRT sama dengan output atau cost produksi yang dikeluarkan dalam rencana lakukan rutinitas layanan di penduduk, anggota organisasi, atau golongan masyarakat tersendiri. Ongkos produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi di antara ditambahkan ongkos primer (tebusan karyawan, penyusutan, serta pajak atas produksi yang lain). Cost produksi yakni cost yang dikeluarkan instansi atas pemakaian barang dan jasa (di antara) serta elemen produksi, ditambahkan nilai barang dan jasa yang dari produksi sendiri atau pemberian faksi lain (transfer). Kalau memanfaatkan input yang diraih secara gratis, nilainya diprediksikan sesuai sama harga pasar yang berlangsung.

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan (PK-P)

pemerintah umum terdiri dalam unit lembaga yang penuhi tanggung-jawab politik dan peranan setting ekonomi, dan pemasokan jasa (bahkan kemungkin barang) buat konsumsi personal ataupun kelompok khususnya yang berbasiskan nonpasar, dan lakukan redistribusi penerimaan serta kekayaan. Divisi pemerintah umum terdiri dari semua unit pemerintahan pusat, pemda (propinsi, kabupaten/kota, serta desa), dan semua instansi Non Keuntungan yang diatur oleh unit pemerintahan. PK-P adalah pengeluaran atas barang serta layanan yang telah dilakukan oleh pemerintahan buat konsumsi akhir. Selaku produsen nonpasar, PK-P dipepet dengan sejumlah ongkos yang dikeluarkanpemerintahan, termaksud nilai barang serta layanan yang dibeli dari produsen pasar untuk dialirkan ke personal rumah tangga pada harga yang tak penting secara ekonomi (social transfer in kind purchased pasar production) serta output Bank Indonesia, dikurangkan dengan akseptasi dari pemasaran barang serta layanan.

4. Pembuatan Modal Terus Bruto (PMTB) Kab. Aceh Jaya

PMTB diuraikan menjadi tambahan serta pengurangan asset masih di suatu unit produksi. Tambahan barang modal termasuk penyediaan, pembikinan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru dan sisa di luar negeri), tergolong penyempurnaan besar, transfer atau barter barang modal, sewa membeli (financial leasing), dan perkembangan asset sumber daya hayati yang dibudidaya. Dan pengurangan barang modal mencangkup pemasaran, transfer atau barter barang modal kepada pihak lain, dan sewa membeli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan karena petaka alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

5. Transisi Inventori

Inventori diuraikan menjadi asset berwujud barang dan jasa yang ditaruh buat setelah itu dipasarkan, dipakai dalam aktivitas produksi atau pemakaian yang lain pada waktu akan datang. Inventori bisa digolongkan jadi 5 model, adalah:
1. Bahan baku serta penolong;
2. Barang dalam penuntasan;
3. Barang jadi;
4. Barang/layanan buat dipasarkan kembali;
5. Inventori militer.

Peralihan inventori memberikan negosiasi yang terjadi dalam inventori. Peralihan inventori memperjelas mengenai perombakan status barang inventori yang dapat memiliki makna bertambahnya (pertanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Pengubahan inventori diukur dengan nilai barang yang masuk ke inventori dikurangkan nilai barang yang keluar inventori dan rugi dari penyimpanan barang waktu satu era.

6. Net Export (Export dikurangkan Impor)

Export-impor dideskripsikan sebagai transaksi bisnis ubah pemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa di antara residen satu ekonomi dengan nonresident. Satu unit lembaga diartikan selaku residen dari satu tempat ekonomi, apabila unit instansi itu punyai pusat kebutuhan ekonomi yang khusus di tempat ekonomi dan unit instansi ini berperan dalam pekerjaan atau negosiasi ekonomi buat masa waktu lama, biasanya dikukuhkan minimum 1 tahun.

Export import memanfaatkan dasar pendataan dengan pangkalan akrual di mana untuk barang dicatat waktu berlangsung ubah pemilikan yang pendekatannya memakai waktu pendataan di naskah kepabeanan, sedang buat jasa dicatat saat jasa itu disajikan atau diberi.

Berikut ini adalah tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Jaya

PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah), 2016-2020

KABUPATEN/KOTA Regency/Municipality2016201720182019*2020**
-1-3-4-5-6-6
01. Kab. Simeulue1.7731.8972.0432.2122.275
02. Kab. Aceh Singkil1.9812.1262.2552.3952.425
03. Kab. Aceh Selatan4.5544.8555.1975.4795.531
04. Kab. Aceh Tenggara3.8834.2454.5594.9075.063
05. Kab. Aceh Timur8.519.1059.68610.28110.616
06. Kab. Aceh Tengah6.3076.7227.1787.4727.389
07. Kab. Aceh Barat6.1846.9477.6927.9748.116
08. Kab. Aceh Besar10.96911.63812.44613.24113.336
09. Kab. Pidie8.499.1879.89510.54910.76
10. Kab. Bireun10.72611.41112.09312.89913.09
11. Kab. Aceh Utara16.69617.50218.81519.68519.695
12. Kab. Aceh Barat Daya3.1753.3943.6353.8543.92
13. Kab. Gayo Lues2.2342.4262.552.6092.695
14. Kab. Aceh Tamiang6.0636.5186.9917.3857.513
15. Kab. Nagan Raya6.1596.5716.9267.4177.674
16. Kab. Aceh Jaya2.1162.2752.4292.5752.626
17. Kab. Bener Meriah3.8023.9984.2024.4234.522
18. Kab. Pidie Jaya2.773.0133.2413.453.476
19. Kota Banda Aceh15.80116.68917.6218.56918.288
20. Kota Sabang1.1581.2721.3981.5321.533
21. Kota Langsa4.2174.5384.8735.2365.279
22. Kota Lhokseumawe7.7298.078.4578.8988.918
23. Kota Subulussalam1.41.5351.6231.7271.804
Jml Kab./Kota Total of Reg./Mun.136.698145.937155.804164.771166.543
Provinsi/Province136.844145.807155.911164.168166.377

 

Mudah-mudahan artikel mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Jaya ini dapat membantu Anda.