PDRB Kab. Aceh Barat

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Barat – Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai satu diantaranya sinyal penting untuk ketahui situasi ekonomi pada suatu wilayah pada suatu era khusus, baik atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga stabil.

PDRB pada prinsipnya sebagai jumlah nilai lebih yang dibuat oleh semuanya unit usaha pada sebuah wilayah khusus, atau adalah jumlah nilai barang dan layanan akhir yang dibuat oleh semuanya unit ekonomi di suatu wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku mendeskripsikan nilai makin barang dan jasa yang dihitung memakai harga di tahun jalan, sementara itu PDRB atas dasar harga stabil tunjukkan nilai makin barang serta jasa itu yang dihitung memakai harga yang berlangsung di 1 tahun spesifik jadi tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku dipakai untuk mengenali potensi sumber daya ekonomi, perubahan, serta susunan ekonomi satu wilayah. Sedangkan, PDRB stabil dipakai buat mengenali perkembangan ekonomi secara riel dari tahun ke tahun atau perubahan ekonomi yang tidak dikuasai oleh elemen harga. Bagaimana dengan PDRB Kab. Aceh Barat dari tahun ke tahun??

PDRB dapat dipakai untuk mengenali peralihan harga dengan mengalkulasi deflator PDRB (peralihan index implisit). Index harga implisit sebagai rasio di antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga stabil.

Hitungan Produk Domestik Regional Bruto Kab. Aceh Barat

Kalkulasi Produk Domestik Regional Bruto Kab. Aceh Barat secara konseptual memakai tiga ragam pendekatan, yakni: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan penghasilan.

1. Pendekatan Produksi:

Produk Domestik Regional Bruto yaitu jumlah nilai lebih atas barang serta jasa yang dibuat oleh pelbagai unit produksi di daerah satu wilayah dalam periode waktu khusus (umumnya setahun). Unit-unit produksi dalam penyuguhan ini dikategorikan pada 1 7 lapangan upaya (divisi), adalah: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian, (3)
Industri Pemrosesan, (4) Pemasokan Listrik serta Gas; (5) Pemasokan Air, Pengurusan Sampah, Sampah dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Ketengan, Reparasi Mobil serta Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Pemasokan Fasilitas dan Makan Minum; (10) Info serta Komunikasi; (11) Jasa Keuangan serta Asuransi; (12) Real Estat; (13) Layanan Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintah, Pertahanan serta Agunan Sosial Wajib; (15) Layanan Pengajaran; (16) Layanan Kesehatan serta Kesibukan Sosial; serta (17) Layanan Yang lain.

2. Pendekatan Pengeluaran:

Produk Domestik Regional Bruto yaitu besaran nilai produk barang dan jasa (output) yang dibuat di pada suatu wilayah untuk dipakai menjadi konsumsi akhir oleh rumah tangga, Instansi Non-profit yang layani Rumah Tangga (LNPRT), dan pemerintahan ditambah lagi dengan investasi (pembuatan modal selalu bruto dan pengubahan inventori), dan export neto (adalah export dikurang import).

3. Pendekatan Penghasilan:

Produk Domestik Regional Bruto sebagai jumlah balas layanan yang terterima sama beberapa faktor produksi yang ikut pada proses produksi pada sebuah wilayah dalam jangka periode khusus (kebanyakan setahun). Balas layanan yang diterangkan yakni gaji serta upah, sewa tanah, bunga modal serta keuntungan; semua sebelumnya dipotong pajak pemasukan dan pajak langsung yang lain. Dalam arti ini, PDRB termasuk pula penyusutan serta pajak tak langsung neto (pajak tidak langsung dikurangkan bantuan).

Sumber Data serta Metodologi

Data yang dipakai untuk mengalkulasi PDRB Pengeluaran dihimpun dari departemen/intansi berkaitan yang sah keluarkan data (seperti export-impor, pengeluaran serta investasi pemerintahan, dan investasi swasta) serta lewat penelitian-survei khusus BPS (seperti penelitian teristimewa pengeluaran rumah tangga).

Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Barat

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen untuk maksud konsumsi akhir. Rumah tangga diartikan sebagai pribadi atau satu kelompok personal yang tinggal dengan pada sebuah bangunan hunian, kumpulkan beberapa atau semua penerimaan dan kekayaannya, dan memakai barang serta jasa secara berkelompok, terpentingnya makanan serta perumahan.

Konsumsi akhir yang dikatakan ialah konsumsi barang dan jasa buat penuhi kepentingan rumah tangga. Konsumsi akhir rumah tangga termasuk :
Nilai barang serta jasa asal dari pembelian;
Estimasi nilai barang dan layanan yang datang dari bisnis barter;
Kemungkinan nilai barang serta jasa asal dari pemberi kerja jadi sisi dari tebusan tenaga kerja;
Kemungkinan nilai barang serta jasa yang dibuat buat dimakan sendiri.

2. Pengeluaran Konsumsi instansi Non-Profit yang Layani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

LNPRT sebagai instansi yang siapkan barang serta layanan dengan cuma-cuma atau di tingkat harga yang tidak bermakna secara ekonomi buat anggota atau rumah tangga, dan tak dikendalikan oleh pemerintahan. LNPRT terbedakan atas 6 macam instansi, adalah:
Organisasi kemasyarakatan
Organisasi sosial
Organisasi jabatan serta serikat karyawan
Organisasi kebudayaan, olahraga, serta wisata
Partai Politik
instansi keagamaan

Besarnya PK-LNPRT sama dengan output atau ongkos produksi yang dikeluarkan dalam rencana lakukan aktivitas layanan di penduduk, anggota organisasi, atau kalangan masyarakat khusus. Ongkos produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi di antara ditambahkan cost primer (tebusan karyawan, penyusutan, dan pajak atas produksi yang lain). Ongkos produksi yaitu ongkos yang dikeluarkan instansi atas pemanfaatan barang dan layanan (di antara) dan elemen produksi, ditambah lagi nilai barang serta layanan asal dari produksi sendiri atau pemberian faksi lain (transfer). Apabila memanfaatkan input yang didapat secara gratis, nilainya diduga sesuai sama harga pasar yang berjalan.

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan (PK-P)

pemerintah umum terdiri dalam unit instansi yang penuhi tanggung-jawab politik serta andil penataan ekonomi, dan penyiapan jasa (bahkan bisa saja barang) buat konsumsi personal atau kelompok terpenting yang berbasiskan nonpasar, dan mengerjakan redistribusi pemasukan dan kekayaan. Divisi pemerintah umum terdiri dari seluruhnya unit pemerintahan pusat, pemda (propinsi, kabupaten/kota, dan desa), dan seluruhnya instansi Non Keuntungan yang diatur oleh unit pemerintahan. PK-P adalah pengeluaran atas barang serta jasa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan buat konsumsi akhir. Jadi produsen nonpasar, PK-P dipepet dengan ongkos-ongkos yang dikeluarkanpemerintahan, termaksud nilai barang dan jasa yang dibeli dari produsen pasar buat diteruskan ke pribadi rumah tangga pada harga yang tak penting secara ekonomi (social transfer in kind purchased pasar production) serta output Bank Indonesia, dikurangkan dengan pendapatan dari pemasaran barang dan jasa.

4. Pembuatan Modal Terus Bruto (PMTB) Kab. Aceh Barat

PMTB dideskripsikan jadi tambahan serta pengurangan asset selalu dalam suatu unit produksi. Tambahan barang modal meliputi penyediaan, pengerjaan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal anyar dan sisa di luar negeri), termaksud penyempurnaan besar, transfer atau barter barang modal, sewa membeli (financial leasing), dan perkembangan asset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedang pengurangan barang modal meliputi pemasaran, transfer atau barter barang modal kepada pihak lain, dan sewa membeli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang berasal dari musibah alam tak dicatat menjadi pengurangan.

5. Perombakan Inventori

Inventori diuraikan sebagai asset berwujud barang serta layanan yang diletakkan buat lantas dipasarkan, dipakai dalam kesibukan produksi atau pemakaian yang lain di saat kedepan. Inventori bisa digolongkan jadi 5 model, ialah:
1. Bahan baku serta penolong;
2. Barang dalam penuntasan;
3. Barang jadi;
4. Barang/jasa buat dipasarkan kembali;
5. Inventori militer.

Pengubahan inventori perlihatkan transaksi bisnis yang berlangsung dalam inventori. Peralihan inventori memperjelas mengenai transisi status barang inventori yang dapat berarti bertambahnya (pertanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Perombakan inventori diukur dengan nilai barang yang masuk ke inventori dikurangkan nilai barang yang keluar inventori serta rugi dari penyimpanan barang waktu satu masa.

6. Net Export (Export dikurangkan Impor)

Export-impor dideskripsikan sebagai bisnis pindah pemilikan (ekonomi) atas barang serta jasa di antara residen satu ekonomi dengan nonresident. Satu unit lembaga dideskripsikan menjadi residen dari satu tempat ekonomi, kalau unit lembaga itu punyai pusat keperluan ekonomi yang pokok dalam lokasi ekonomi dan unit instansi ini berperan dalam kegiatan atau transaksi bisnis ekonomi buat kurun waktu lama, kebanyakan diputuskan minimum setahun.

Export import memakai dasar pendataan dengan pangkal akrual di mana buat barang dicatat saat berlangsung pindah pemilikan yang pendekatannya memanfaatkan waktu pendataan di document kepabeanan, dan buat layanan dicatat waktu jasa itu disajikan atau dikasihkan.

Berikut ini adalah tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Barat

PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah), 2016-2020

KABUPATEN/KOTA Regency/Municipality2016201720182019*2020**
-1-3-4-5-6-6
01. Kab. Simeulue1.7731.8972.0432.2122.275
02. Kab. Aceh Singkil1.9812.1262.2552.3952.425
03. Kab. Aceh Selatan4.5544.8555.1975.4795.531
04. Kab. Aceh Tenggara3.8834.2454.5594.9075.063
05. Kab. Aceh Timur8.519.1059.68610.28110.616
06. Kab. Aceh Tengah6.3076.7227.1787.4727.389
07. Kab. Aceh Barat6.1846.9477.6927.9748.116
08. Kab. Aceh Besar10.96911.63812.44613.24113.336
09. Kab. Pidie8.499.1879.89510.54910.76
10. Kab. Bireun10.72611.41112.09312.89913.09
11. Kab. Aceh Utara16.69617.50218.81519.68519.695
12. Kab. Aceh Barat Daya3.1753.3943.6353.8543.92
13. Kab. Gayo Lues2.2342.4262.552.6092.695
14. Kab. Aceh Tamiang6.0636.5186.9917.3857.513
15. Kab. Nagan Raya6.1596.5716.9267.4177.674
16. Kab. Aceh Jaya2.1162.2752.4292.5752.626
17. Kab. Bener Meriah3.8023.9984.2024.4234.522
18. Kab. Pidie Jaya2.773.0133.2413.453.476
19. Kota Banda Aceh15.80116.68917.6218.56918.288
20. Kota Sabang1.1581.2721.3981.5321.533
21. Kota Langsa4.2174.5384.8735.2365.279
22. Kota Lhokseumawe7.7298.078.4578.8988.918
23. Kota Subulussalam1.41.5351.6231.7271.804
Jml Kab./Kota Total of Reg./Mun.136.698145.937155.804164.771166.543
Provinsi/Province136.844145.807155.911164.168166.377

 

Moga saja artikel mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Barat ini bisa membantu Anda.