PDRB Kab. Aceh Barat Daya

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Barat Daya – Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satunya sinyal penting untuk mengenali keadaan ekonomi dalam suatu wilayah pada sebuah masa spesifik, baik atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga konsisten.

PDRB secara prinsip sebagai jumlah nilai makin yang dibuat oleh semuanya unit upaya pada sebuah wilayah spesifik, atau adalah jumlah nilai barang serta layanan akhir yang dibuat oleh semua unit ekonomi dalam satu wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku mendeskripsikan nilai makin barang serta layanan yang dihitung memanfaatkan harga di tahun jalan, sedang PDRB atas dasar harga stabil perlihatkan nilai jadi barang dan jasa itu yang dihitung gunakan harga yang berlangsung pada setahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku dipakai buat mengenal kapabilitas sumber daya ekonomi, perubahan, serta susunan ekonomi satu wilayah. Saat itu, PDRB stabil dipakai buat mengenal kemajuan ekonomi secara riel dari tahun ke tahun atau perubahan ekonomi yang tidak dikontrol oleh factor harga. Bagaimana dengan PDRB Kab. Aceh Barat Daya dari tahun ke tahun??

PDRB dapat pula dipakai buat ketahui perombakan harga dengan mengalkulasi deflator PDRB (peralihan index implisit). Index harga implisit sebagai rasio di antara PDRB menurut harga berlaku serta PDRB menurut harga konsisten.

Hitungan Produk Domestik Regional Bruto Kab. Aceh Barat Daya

Hitungan Produk Domestik Regional Bruto Kab. Aceh Barat Daya secara konseptual memakai tiga jenis pendekatan, yakni: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan penghasilan.

1. Pendekatan Produksi:

Produk Domestik Regional Bruto ialah jumlah nilai makin atas barang dan jasa yang dibuat oleh pelbagai unit produksi di daerah satu wilayah dalam waktu jangka khusus (rata-rata 1 tahun). Unit-unit produksi dalam penyuguhan ini dikategorikan di dalam 1 7 lapangan upaya (divisi), yakni: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian, (3)
Industri Pemrosesan, (4) Penyediaan Listrik serta Gas; (5) Penyediaan Air, Pengendalian Sampah, Sampah serta Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Ketengan, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Pengadaan Kemudahan dan Makan Minum; (10) Info serta Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estat; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Agunan Sosial Wajib; (15) Layanan Pengajaran; (16) Jasa Kesehatan serta Pekerjaan Sosial; dan (17) Layanan Yang lain.

2. Pendekatan Pengeluaran:

Produk Domestik Regional Bruto yakni besaran nilai produk barang dan jasa (output) yang dibuat di pada sebuah wilayah untuk dipakai jadi konsumsi akhir oleh rumah tangga, Instansi Non-profit yang layani Rumah Tangga (LNPRT), dan pemerintahan tambah lagi dengan investasi (pembuatan modal masih tetap bruto serta transisi inventori), dan export neto (adalah export dikurang import).

3. Pendekatan Penghasilan:

Produk Domestik Regional Bruto sebagai jumlah balas layanan yang terterima sama beberapa faktor produksi yang ikut pula saat proses produksi pada sebuah wilayah dalam jangka periode khusus (kebanyakan 1 tahun). Balas jasa yang diterangkan merupakan penghasilan dan penghasilan, sewa tanah, bunga modal serta keuntungan; segalanya sebelumnya dipotong pajak pendapatan dan pajak langsung yang lain. Dalam arti ini, PDRB mencangkup pula penyusutan dan pajak tak langsung neto (pajak tidak langsung dikurangkan bantuan).

Sumber Data serta Metodologi

Data yang dipakai buat hitung PDRB Pengeluaran dihimpun dari departemen/intansi berkaitan yang sah keluarkan data (seperti export-impor, pengeluaran dan investasi pemerintahan, dan investasi swasta) dan lewat penelitian-survei privat BPS (seperti survey spesial pengeluaran rumah tangga).

Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Barat Daya

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga yakni pengeluaran atas barang serta jasa oleh rumah tangga residen untuk maksud konsumsi akhir. Rumah tangga diuraikan jadi personal atau satu kelompok pribadi yang tinggal dengan dalam sebuah bangunan hunian, menghimpun sejumlah atau seluruhnya penghasilan dan kekayaannya, dan memakai barang dan layanan secara berkelompok, pentingnya makanan dan perumahan.

Konsumsi akhir yang dikatakan yaitu konsumsi barang dan layanan buat penuhi kepentingan rumah tangga. Konsumsi akhir rumah tangga termasuk :
Nilai barang dan jasa dari pembelian;
Estimasi nilai barang dan layanan yang datang dari negosiasi barter;
Prediksi nilai barang dan layanan yang datang dari pemberi kerja sebagai sisi dari tebusan tenaga kerja;
Kemungkinan nilai barang dan layanan yang dibuat buat disantap sendiri.

2. Pengeluaran Konsumsi instansi Non-Profit yang Layani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

LNPRT adalah instansi yang siapkan barang dan jasa dengan cara gratis atau di tingkat harga yang tidak bermakna secara ekonomi buat anggota atau rumah tangga, dan tidak dikendalikan oleh pemerintahan. LNPRT terbedakan atas 6 model instansi, ialah:
Organisasi kemasyarakatan
Organisasi sosial
Organisasi pekerjaan serta serikat karyawan
Organisasi kebudayaan, olahraga, dan wisata
Partai Politik
instansi keagamaan

Besarnya PK-LNPRT sama dengan output atau ongkos produksi yang dikeluarkan dalam rencana lakukan aktivitas servis pada orang, anggota organisasi, atau lapisan masyarakat tertentu. Ongkos produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi di antara ditambahkan cost primer (tebusan karyawan, penyusutan, serta pajak atas produksi yang lain). Ongkos produksi ialah cost yang dikeluarkan instansi atas pemanfaatan barang dan jasa (di antara) serta variabel produksi, ditambah lagi nilai barang dan layanan asal dari produksi sendiri atau pemberian faksi lain (transfer). Kalau memanfaatkan input yang dicapai secara percuma, nilainya diperhitungkan sama sesuai harga pasar yang berlangsung.

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan (PK-P)

pemerintah umum terdiri dalam unit instansi yang penuhi tanggung-jawab politik dan peranan setting ekonomi, dan penyiapan layanan (bahkan bisa saja barang) untuk konsumsi personal ataupun kelompok khususnya yang berbasiskan nonpasar, dan melaksanakan redistribusi penghasilan dan kekayaan. Divisi pemerintah umum terdiri dari semuanya unit pemerintahan pusat, pemda (propinsi, kabupaten/kota, serta desa), dan semua instansi Non Keuntungan yang diatur oleh unit pemerintahan. PK-P adalah pengeluaran atas barang dan layanan yang tengah dilakukan oleh pemerintahan untuk konsumsi akhir. Jadi produsen nonpasar, PK-P dipepet dengan sejumlah ongkos yang dikeluarkanpemerintahan, terhitung nilai barang serta jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diteruskan ke personal rumah tangga di harga yang tak penting secara ekonomi (social transfer in kind purchased pasar production) serta output Bank Indonesia, dikurangkan dengan pendapatan dari pemasaran barang dan jasa.

4. Penciptaan Modal Masih tetap Bruto (PMTB) Kab. Aceh Barat Daya

PMTB diartikan sebagai tambahan serta pengurangan asset selalu pada satu unit produksi. Tambahan barang modal meliputi penyediaan, pengerjaan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru serta sisa di luar negeri), tergolong perubahan besar, transfer atau barter barang modal, sewa membeli (financial leasing), dan perkembangan asset sumber daya hayati yang dibudidaya. Dan pengurangan barang modal meliputi pemasaran, transfer atau barter barang modal kepada pihak lain, dan sewa membeli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan dari tragedi alam tidak dicatat menjadi pengurangan.

5. Perombakan Inventori

Inventori diartikan selaku asset berbentuk barang dan layanan yang ditaruh untuk lalu dipasarkan, dipakai dalam pekerjaan produksi atau pemanfaatan yang lain pada waktu waktu depan. Inventori bisa dikategorikan jadi 5 macam, yakni:
1. Bahan baku dan penolong;
2. Barang dalam penuntasan;
3. Barang jadi;
4. Barang/layanan buat dipasarkan kembali;
5. Inventori militer.

Peralihan inventori memberikan transaksi bisnis yang terjadi dalam inventori. Peralihan inventori mengatakan perihal transisi status barang inventori yang dapat berarti bertambahnya (tandanya positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Transisi inventori diukur dengan nilai barang yang masuk ke inventori dikurangkan nilai barang yang keluar inventori serta rugi dari penyimpanan barang waktu satu masa.

6. Net Export (Export dikurangkan Impor)

Export-impor diuraikan menjadi negosiasi pindah pemilikan (ekonomi) atas barang serta jasa di antara residen satu ekonomi dengan nonresident. Satu unit lembaga dideskripsikan menjadi residen dari satu area ekonomi, bila unit instansi itu punyai pusat keperluan ekonomi yang penting dalam tempat ekonomi serta unit lembaga ini turut serta dalam kesibukan atau negosiasi ekonomi untuk masa waktu lama, biasanya ditentukan sedikitnya 1 tahun.

Export import memakai konsep pendataan dengan pangkal akrual di mana untuk barang dicatat waktu terjadi pindah pemilikan yang pendekatannya gunakan waktu pendataan pada naskah kepabeanan, sementara itu untuk layanan dicatat saat layanan itu disiapkan atau dikasihkan.

Berikut ini adalah tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Barat Daya

PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah), 2016-2020

KABUPATEN/KOTA Regency/Municipality2016201720182019*2020**
-1-3-4-5-6-6
01. Kab. Simeulue1.7731.8972.0432.2122.275
02. Kab. Aceh Singkil1.9812.1262.2552.3952.425
03. Kab. Aceh Selatan4.5544.8555.1975.4795.531
04. Kab. Aceh Tenggara3.8834.2454.5594.9075.063
05. Kab. Aceh Timur8.519.1059.68610.28110.616
06. Kab. Aceh Tengah6.3076.7227.1787.4727.389
07. Kab. Aceh Barat6.1846.9477.6927.9748.116
08. Kab. Aceh Besar10.96911.63812.44613.24113.336
09. Kab. Pidie8.499.1879.89510.54910.76
10. Kab. Bireun10.72611.41112.09312.89913.09
11. Kab. Aceh Utara16.69617.50218.81519.68519.695
12. Kab. Aceh Barat Daya3.1753.3943.6353.8543.92
13. Kab. Gayo Lues2.2342.4262.552.6092.695
14. Kab. Aceh Tamiang6.0636.5186.9917.3857.513
15. Kab. Nagan Raya6.1596.5716.9267.4177.674
16. Kab. Aceh Jaya2.1162.2752.4292.5752.626
17. Kab. Bener Meriah3.8023.9984.2024.4234.522
18. Kab. Pidie Jaya2.773.0133.2413.453.476
19. Kota Banda Aceh15.80116.68917.6218.56918.288
20. Kota Sabang1.1581.2721.3981.5321.533
21. Kota Langsa4.2174.5384.8735.2365.279
22. Kota Lhokseumawe7.7298.078.4578.8988.918
23. Kota Subulussalam1.41.5351.6231.7271.804
Jml Kab./Kota Total of Reg./Mun.136.698145.937155.804164.771166.543
Provinsi/Province136.844145.807155.911164.168166.377

 

Mudah-mudahan artikel mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Aceh Barat Daya ini bisa membantu Anda.